TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi memberikan apresiasi terhadap inisiatif Bhayangkari Cabang Kota Banyuwangi yang meluncurkan bank sampah di Asrama Polisi (Aspol), Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Banyuwangi, pada Selasa, 5 Agustus 2025 lalu. 

Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, yang turut hadir dalam peluncuran bank sampah tersebut mendukung ide Bhayangkari Cabang Kota Banyuwangi.

Menurutnya, bank sampah memiliki peran penting sebagai garda terdepan pengurangan sampah di Banyuwangi. 

“Semakin banyaknya bank sampah yang aktif, kita bisa menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Inisiatif Bhayangkari ini adalah contoh nyata kolaborasi yang membuahkan hasil positif," ujar Yani, Rabu, (6/8/2025). 

Dia menegaskan bahwa program Bank Sampah Bhayangkari Cabang Kota Banyuwangi ini sejalan dengan misi Pemkab Banyuwangi untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. 

“Semoga langkah ini menjadi pemantik tumbuhnya gerakan serupa di berbagai institusi lainnya,” tegas Yani. 

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK, MSi, MH dengan didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Kota Banyuwangi, Nova Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa kehadiran bank sampah ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

“Kepolisian tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Melalui Bhayangkari, kami ingin berkontribusi langsung dalam gerakan Banyuwangi Hijau,” jelas Kombes Pol Rama. 

Sekadar diketahui, pada peluncuran Bank Sampah Bhayangkari Cabang Kota Banyuwangi ini, DLH Banyuwangi juga mengadakan sesi edukasi mengenai pengelolaan sampah, termasuk pelatihan teknis pemilahan dan pemanfaatan sampah non-organik menjadi barang bernilai ekonomi.

Dengan berdirinya Bank Sampah Bhayangkari, Banyuwangi kembali menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan. Langkah ini menegaskan bahwa urusan lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi penegak hukum dan organisasi perempuan. (*)