TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Komisi II DPRD Banyuwangi menemukan Hak Guna Usaha (HGU) bodong. Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengungkapkan bahwa beberapa HGU terindikasi bermasalah, di mana masa berlakunya telah habis namun operasional tetap berjalan.

"Kami menemukan ada HGU yang sudah mati sejak tahun 1998, tapi masih melakukan aktivitas operasional. Ini jelas pelanggaran serius," kata Emy, Sabtu (15/3/2025).

Komisi II DPRD Banyuwangi mendesak Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi untuk segera melaporkan temuan ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dewan meminta mereka untuk merekomendasikan pencabutan HGU bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

"Kami minta dinas segera bertindak. Ini bukan masalah sepele, karena menyangkut hak dan kepentingan masyarakat," ujar Emy.

Selain menemukan pemegang HGU yang sudah mati, Komisi II DPRD Banyuwangi juga menyoroti alih fungsi lahan di Perkebunan Kalibendo. Pasalnya, dari total 35 pemegang HGU, perkebunan dibawah naungan Tjandra Sasmita yang sering kali mendapatkan peringatan. 

Emy menjelaskan bahwa alih fungsi lahan legal jika memiliki izin resmi dari Dispertan dan Bupati Banyuwangi. Tanpa izin, alih fungsi lahan dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Untuk memastikan kepatuhan, Komisi II DPRD Banyuwangi akan mengejar laporan monitoring yang seharusnya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Mereka juga berencana turun langsung ke lapangan pada tahun 2025 bersama Dispertan untuk memantau kondisi lahan, baik melalui drone maupun metode lainnya.

"Di tahun 2025 ini, kita akan turun sendiri bersama dinas pertanian. Kita akan monitor satu per satu, entah itu via drone atau seperti apa untuk melihat bagaimana kondisi lahannya," ungkap Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari. (*)