TIMES BANYUWANGI, CIAMIS – Warga Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis menggeruduk kantor kepala desa setempat untuk menuntut transparansi penyaluran beras bantuan sosial (bansos).

Heri Sutana, salah satu koordinator aksi unjuk rasa dengan massa kurang lebih 200 orang menyampaikan kekecewaannya atas kinerja oknum perangkat Desa yang diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penyaluran beras bansos

"Kami menuntut pengembalian hak masyarakat Desa Kertahayu terkait beras bansos dan mundurnya oknum perangkat Desa yang tak becus mengurusi bansos," tuntutnya, Kamis (30/1/2025).

Tidak sampainya penyaluran beras bansos ke 85 keluarga penerima manfaat terdeteksi sejak bulan Juli hingga Desember 2024 dengan 3 termin pembagian sebanyak 10Kg/KPM.

"Pihak Desa sudah mengakui walau hanya tercatat sebanyak 53 KPM. Berdasarkan kesepakatan kami tadi, pihak Desa siap mengembalikan beras ke 85 KPM sesuai yang kami ajukan," paparnya.

Sesi mediasi yang digelar disela aksi unjuk rasa dengan 10 orang perwakilan massa, terjadi komunikasi yang cukup alot saat tuntutan massa untuk memberhentikan oknum perangkat desa yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait bansos tak bisa langsung dipenuhi Kepala Desa.

Hendar Rudiana, Kepala Desa Kertahayu mengungkap bahwa pihaknya harus melakukan kajian terlebih dahulu untuk memberhentikan bawahannya tersebut.

"Untuk sementara, saya akan memberhentikan yang bersangkutan dalam kurun waktu 30 hari kedepan sampai ada hasil dari kajian terhadap dugaan kasus bansos ini," terangnya.

Hendar mengaku akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam penyaluran beras bansos sesuai dengan regulasi yang ada.

"Terkait bantuan yang tidak sampai ke KPM, kami pihak desa akan mengganti dan menyalurkannya sesuai prosedur dan SOP yang berlaku," katanya.

Di catatan Desa Kertahayu, ada sebanyak 53 KPM yang belum menerima beras bansos dengan alasan bahwa KPM tersebut meninggal dunia, pindah alamat dan sama sekali tidak menerima.

Kepala Desa yang baru dilantik 3 bulan ini mengaku tidak tahu menahu terkait dikemanakannya beras bantuan sosial yang tak tersalurkan ke KPM.

"Kalau secara teknis penyalurannya ke KPM itu memang dibawah Kasi Pelayanan ya sementara kami hanya melakukan teknis pengawasan secara global saja dan menerima laporan bahwa penyaluran sudah selesai seratus persen," katanya. (*)