TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (17/3/2025), diwarnai kritik tajam terhadap pengelolaan perkebunan di kawasan Ijen.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menyoroti peran investor pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, salah satunya Perkebunan Kalibendo. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan.

Banjir dan Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan

Dalam paparannya, Ni’mah menekankan dampak negatif dari alih fungsi lahan di kawasan hulu, yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Banyuwangi.

"Kami berharap masalah-masalah yang ada dapat segera dipecahkan, terutama terkait banjir yang terjadi akibat penebangan di hulu. Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ni’mah menegaskan bahwa profit perusahaan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Penderitaan rakyat lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan. Kami mohon kepada Bupati untuk bersama mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Perkebunan Kalibendo Paling Sering Mendapat Teguran

Sebelumnya, pada 13 Maret 2025, Komisi II DPRD Banyuwangi telah menggelar pertemuan dengan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) dan Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengungkapkan bahwa dari 35 pemegang HGU di Banyuwangi, Perkebunan Kalibendo menjadi yang paling sering mendapat teguran.

"Kalibendo sudah bersurat ke Dinas menyatakan bahwa mereka sedang dalam proses menanami kembali. Namun, alasan ini terdengar klise," ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Banyuwangi bersama Dinas Pertanian berencana turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi lahan di berbagai perkebunan.

"Di tahun 2025 ini, kita akan turun sendiri bersama Dinas Pertanian. Kita akan monitor satu per satu, baik melalui kunjungan langsung maupun via drone, untuk memastikan kondisi lahan yang sebenarnya," tegas Emy.

Dengan adanya langkah konkret dari DPRD Banyuwangi, diharapkan pengelolaan perkebunan di Banyuwangi, khususnya di kawasan Ijen, dapat berjalan lebih baik, sehingga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.(*)