TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang atas keputusan pemotongan atau pemangkasan anggaran lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI. Kebijakan tersebut bukan hanya dianggap memperburuk perekonomian para kontributor dan pegawai kontrak yang dirumahkan.

Tapi juga menjadi sebuah kemunduran terhadap peran strategis TVRI dan RRI sebagai corong informasi yang akurat dan mencerahkan publik ditengah maraknya disinformasi serta hoaks.

Dalam pernyataan sikap resminya, Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menyampaikan 5 poin kritik. Pertama, dengan tegas dia mengaku sangat menyayangkan kebijakan pemotongan anggaran.

“IJTI menyesalkan keputusan pemangkasan anggaran TVRI dan RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mencerahkan publik di tengah maraknya disinformasi dan hoaks. Pemotongan anggaran ini berisiko melemahkan fungsi edukasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat,” paparnya, Rabu (12/2/2025).

Kedua, Herik menyesalkan dirumahkannya para kontributor dan pegawai kontrak TVRI dan RRI di daerah. Menurutnya, jurnalis-jurnalis di daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan isu-isu strategis di daerah. Dirumahkannya para kontributor akan membuat isu-isu penting di daerah semakin terpinggirkan dan membuat pemberitaan semakin berorientasi Jakarta.

“Ketiga, dirumahkannya para kontributor dan pegawai kontrak TVRI dan RRI di berbagai daerah tidak hanya merugikan individu yang terdampak tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka di tengah kelesuan ekonomi,” bebernya.

Gerbong organisasi kalangan jurnalis televisi ini juga menilai bahwa pemangkasan anggaran TVRI dan RRI bukan solusi yang tepat dalam membangun lembaga penyiaran publik yang kredibel dan independen.

“Di tengah perang informasi dan upaya kita bersama untuk memperkuat kemandirian dan harga diri bangsa, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas jurnalisme di TVRI dan RRI justru harus menjadi prioritas, agar kedua lembaga penyiaran publik tersebut tetap mampu bersaing dan memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat,” cetus Herik.

Kelima, sebagai solusi, IJTI lebih mendukung kebijakan reformasi dan penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI. IJTI mendukung upaya penataan ulang TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional, independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penataan tersebut harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan menjunjung tinggi kebebasan pers serta standar jurnalistik yang berkualitas.

“Dengan ini, IJTI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dan mencari solusi yang lebih bijak guna memastikan keberlangsungan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas, mencerdaskan dan  menjadi  kebanggaan bangsa,” tandas Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan. (*)