TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi tercoreng oleh insiden dugaan keracunan massal. Sebanyak 112 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi dikabarkan menderita gejala keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut.

Ironisnya, saat Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur produksi MBG, pada Jumat, (24/10/2025). Mereka justru dihadapkan pada sikap yang sangat tidak kooperatif dari pihak penyelenggara.

Sidak kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, dengan dampingi Sekretaris Komisi, Ratih Nur Hayati, ST, serta para anggota Pramudita Maharani Saputri, Umi Kulsum, SH, Zamroni, SH, dan Suwito.

Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Suwito, mencoba berbicara langsung dengan pemilik atau Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur MBG melalui sambungan telepon yang diberikan oleh staf dapur MBG. Pihak pengelola menolak datang ke dapur MBG dengan dengan alasan kelelahan setelah bertugas.

Tentu sikap dari pemilik atau kepala Dapur MBG yang berada di Jalan Kepiting, Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi, Jawa Timur, sangat tidak terpuji. Padahal, kedatangan para wakil rakyat untuk memastikan standar higienitas dan keamanan pangan.

“Jujur kami kecewa dengan kepala SPPGnya,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, kepada TIMES Indonesia. 

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh kepala SPPG mencerminkan etika yang tidak baik. Padahal, kedatangan wakil rakyat hanya untuk memastikan proses produksi dan fasilitas yang ada didapur benar-benar baik. 

“Dia (Kepala SPPG) alasan habis jaga atau apa saya tidak tahu. Tapi intinya menurut kami etikanya tidak baik,” ungkap Patemo. 

Tidak hanya itu, saat Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta izin untuk memeriksa langsung kondisi dapur dan fasilitas sanitasi, permintaan itu ditolak dengan alasan proses produksi tengah berlangsung.

Alhasil, para anggota dewan hanya bisa duduk di ruang tamu tanpa dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Situasi tersebut memicu tanda tanya besar mengenai keterbukaan pengelola dapur MBG dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan.

"Jangan melihat kami dari sisi personalnya. Kami ini wakil rakyat, tugas kami mengawasi dan mengontrol. Kalau akses saja ditutup, bagaimana kami menjelaskan kepada publik," cetusnya. 

Untuk memperjelas kondisi sebenarnya, Komisi IV DPRD Banyuwangi kemudian meminta klarifikasi kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi. Dari penjelasan Kepala Dinkes, dapur MBG Tukangkayu memang sempat mendapat catatan penting dalam penilaian kelayakan sanitasi.

"Keterangan dari Kadinkes, ada beberapa catatan seperti ventilasi yang masih terbuka sehingga memungkinkan lalat masuk, serta tidak adanya wastafel khusus yang ada hanya kran biasa. Tapi karena tadi kami tidak boleh masuk, kami tidak tahu apakah catatan itu sudah dibenahi atau belum," jelas Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo. (*)