TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang terjadi pada 23 Oktober 2025 itu memicu reaksi DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, bersama Sekretaris Komisi Ratih Nur Hayati, ST, serta sejumlah anggota lainnya Pramudita Maharani Saputri, Umi Kulsum, SH, Zamroni, SH, dan Suwito melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dapur MBG di Jalan Kepiting, Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRD terhadap keamanan pangan bagi pelajar di Banyuwangi. Dia meminta pihak dapur MBG segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat langkah penanganan terhadap korban.

“Kami ingin pihak Dapur MBG segera melakukan evaluasi dan langkah-langkah penanganan cepat, termasuk melibatkan Dinas Kesehatan untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan,” tegas Patemo. 

Sayangnya, kedatangan para wakil rakyat itu tidak disambut langsung oleh kepala dapur MBG. Rombongan hanya diterima oleh seorang staf, tanpa kehadiran pimpinan dapur. Bahkan, saat Komisi IV meminta izin untuk memeriksa langsung kondisi dapur dan fasilitas sanitasi, permintaan itu ditolak dengan alasan proses produksi tengah berlangsung.

Alhasil, para anggota dewan hanya bisa duduk di ruang tamu tanpa dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Situasi tersebut memicu tanda tanya besar mengenai keterbukaan pengelola dapur MBG dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan.

"Jangan melihat kami dari sisi personalnya. Kami ini wakil rakyat, tugas kami mengawasi dan mengontrol. Kalau akses saja ditutup, bagaimana kami menjelaskan kepada publik," cetusnya. 

Menindaklanjuti keterbatasan akses itu, Komisi IV kemudian meminta klarifikasi langsung kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi. Berdasarkan keterangan yang diterima, dapur MBG Tukangkayu sebelumnya memang mendapat catatan penting terkait kelayakan sanitasi.

"Keterangan dari Kadinkes, ada beberapa catatan seperti ventilasi yang masih terbuka sehingga memungkinkan lalat masuk, serta tidak adanya wastafel khusus yang ada hanya kran biasa. Tapi karena tadi kami tidak boleh masuk, kami tidak tahu apakah catatan itu sudah dibenahi atau belum," jelasnya. 

Salah satu anggota Komisi IV, Zamroni, SH, sempat menanyakan secara detail proses pengolahan dan distribusi makanan mulai dari bahan baku, cara memasak, hingga pengemasan dan pengiriman ke sekolah. 

Zamroni menekankan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan agar kasus serupa tidak terulang.

“Kami ingin tahu sejauh mana kontrol kualitas dilakukan. Jangan sampai program bagus seperti MBG justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” kata Zamroni. 

Komisi IV DPRD Banyuwangi berkomitmen akan terus mengawal hasil investigasi Dinas Kesehatan dan meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. (*)