TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) ruas Banyuwangi-Jember akan kembali dikebut dan menuntaskan sekitar 14 Kilometer (Km) yang tersisa.

Akselerasi pembangunan JLS semakin kuat dengan adanya dorongan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dukungan BPK ini penting untuk memastikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tersebut, yang sempat terhenti, dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan secepatnya.

Sebagai tindak lanjut, BPK menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi pada Jumat, (24/10/2025). Pihak-pihak yang dikumpulkan mencakup perwakilan PTPN 1, Perhutani, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

"Pertemuan ini terkait dengan akselerasi Pansela. Sudah cukup lama proyek ini tidak berjalan. Karena itu, kami dari BPK bersama datang meninjau langsung," kata Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, Jumat (24/10/2025).

Selama ini, masih kata Edy, kendala utama pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember disebabkan oleh dua faktor, yakni masalah teknis dan kebijakan. Edy menyebut, terdapat perbedaan birokrasi yang rumit antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak holding terkait.

"Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Edy, semua pihak terkait telah mencapai kesepakatan dan sejalan untuk segera melanjutkan proyek. Dengan hasil dan solusi yang ditemukan itu proyek senilai Rp47,1 miliar itu dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

"Alhamdulillah, PTPN, ATR, dan Perhutani, sudah ditemukan dan satu visi dalam mendukung proyek JLS ini. Mudah-mudahan, akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan," tuturnya.

"Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PUPR. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, dan PTPN. Jika semuanya sudah clear, maka tinggal masalah teknis di lapangan," imbuh Edy.

Untuk diketahui, sisa 14 km JLS berada di ruas lahan milik PTPN sepanjang 7 Km dan Perhutani juga 7 Km. Terbaru, terkait lahan milik PTPN sudah beres, sedangkan proses yang masih dalam tahapan adalah pembebasan untuk lahan milik Perhutani.

Edy menyebut, proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS bukan perkara mudah. Sebab, pelepasan itu melibatkan banyak pihak. Maka apabila ingin JLS ruas Banyuwangi-Jember bisa lekas dimulai, pelepasan aset itu harus segera diselesaikan.

"Itulah sebabnya tadi kami mengundang Kementerian ATR dan pihak terkait lainnya untuk memastikan proses berjalan lancar," cetus Edy.

Plt. Direktur Utama Perhutani, Natalas Anis Harjanto, turut menyampaikan dukungannya terhadap penyelesaian jalur Pansela. Di kesempatan itu dirinya mengungkap jika telah memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan RI atas nama Pemkab Banyuwangi seluas 37,87 Hektar di kawasan hutan di BKPH Genteng KPH Banyuwangi Selatan.

“Setelah itu akan segera dilakukan penataan batas, inventarisasi tegakan, PAK, dan lainya yang mana hal itu merupakan kewajiban pemegang PKH sesuai ketentuan,” ungkapnya.

“Kita terus support dan mendukung yang menjadi Program Strategis Nasional, yang mana hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Natalas Anis.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap, dorongan dan dukungan dari BPK termasuk Perhutani dan lainya bisa mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap kedua. Kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, wisata, program-program pemerintah pusat. Termasuk program ketahanan pangan.

"Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat," ucap Ipuk. (*)