TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik pemerintah Presiden Jokowi terkait kasus di Papua. Ia bahkan mempertanyakan, posisi pemerintah, sebagai pengamat politik atau eksekutor dalam kasus tersebut.

"Menurut saya pernyataan-pernyataan itu, kan, justru menambah kebingungan," ucap Fadli ditemui di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/8/2019).

Menurutnya, pemerintah harusnya tidak mudah menyampaikan informasi simpang siur ke publik atas persoalan di Papua.

Fadli menilai, pemerintah tampak seperti pengamat ketika mudah berbicara tentang peran asing atas persoalan di Papua. "Pemerintahan ini sebagai pengamat politik atau eksekutor," lanjut Fadli Zon.

Lagi pula, lanjut Fadli Zon, tugas terpenting pemerintah atas persoalan di Papua yakni adalah pemulihan, bukan untuk mengarahkan opini publik bahwa pihak asing yang menjadi dalang persoalan di Papua.

"Jadi, ya, harus tahu bahwa pemerintah itu yang memerintah, mengambil keputusan, mengambil tindakan, merespon, melakukan satu intervensi terhadap situasi dan kondisi untuk memulihkan keadaan di Papua. Bukan membuat statement dan menyatakan itu ke publik seperti pengamat," kata Fadli Zon. (*)