TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mendesak target ekonomi lebih agresif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Permintaan tersebut dibahas dalam rapat gabungan Komis I dan Komisi IV DPRD Banyuwangi saat menggodok rencana pembangunan lima tahun ke depan. 

Fokus utama para wakil rakyat kini tertuju pada proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ketua Gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, mengatakan bahwa angka-angka ekonomi ini telah menyedot perhatian intensif dalam tiga kali rapat terakhir.

"Kemarin kita undang hadirkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang kita bahas masih fokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi," kata Marifatul Kamila, Kamis, (26/6/2025).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi awalnya menargetkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di angka 5,5 persen. Angka ini dianggap DPRD kurang ambisius, hanya sekitar 0,6 persen per tahun. DPRD Banyuwangi justru mendesak kenaikan target rata-rata 0,8 hingga 1 persen setiap tahunnya.

"Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi kita minta naik karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. 

Lebih dari sekadar angka, pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif diyakini akan menjadi pemicu penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Tak hanya itu, target yang lebih agresif juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Banyuwangi bagi investor, baik domestik maupun internasional, yang pada akhirnya akan memutar roda perekonomian daerah lebih kencang.

Setelah target pertumbuhan ekonomi disepakati, pembahasan akan merambah pada strategi konkret Pemda untuk mencapai target tersebut. Marifatul menyoroti pentingnya masuknya investasi baru dan peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan Raperda RPJMD 2025-2029 ini akan dilakukan secara bertahap. Setelah proyeksi pertumbuhan ekonomi, tahapan berikutnya adalah penggodokan target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Demi mendapatkan masukan yang komprehensif, DPRD juga berencana mengadakan public hearing dengan melibatkan masyarakat dan akademisi. Langkah ini bertujuan untuk menjaring saran dan pertimbangan sebelum rancangan RPJMD disempurnakan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggariskan bahwa RPJMD harus disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah baru. Ini berarti, dengan pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025, RPJMD Banyuwangi seharusnya sudah disahkan pada Agustus 2025. Waktu terus berjalan, dan tekanan untuk menyusun dokumen pembangunan yang kuat semakin mendesak. (*)