TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) terus bertambah. Hingga Selasa malam, 2 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 744 orang meninggal dunia.

Di Aceh, korban tewas mencapai 218 orang dengan 227 warga masih dinyatakan hilang. Sementara di Sumut terdapat 301 korban meninggal dan 163 orang hilang. Adapun di Sumbar, 225 warga meninggal dunia dan 161 orang belum ditemukan.

Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga cukup parah. BNPB melaporkan 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan di tiga provinsi tersebut. Jumlah warga terdampak banjir dan longsor mencapai 3,3 juta jiwa, dengan sedikitnya 50 kabupaten/kota terdampak bencana.

Fasilitas umum turut mengalami kerusakan signifikan. Sebanyak 42,5 persen sarana pendidikan, 1,18 persen fasilitas kesehatan, 16,97 persen tempat ibadah, serta 39,34 persen jembatan dilaporkan rusak.

Wamendagri Koordinasikan Bantuan Alat Berat dan Damkar

Untuk mempercepat pemulihan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan mempecepat proses pembersihan serta pembukaan akses jalan.

“Ada kebutuhan alat berat dan unit pemadam kebakaran (Damkar). Damkar dari Jambi atau Bengkulu mungkin bisa dikerahkan ke sini,” katanya, Rabu (3/12/2025) saat meninjau wilayah Kota Padang, Sumatra Barat.

Bima juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang berupa pembangunan dam sebagai upaya mitigasi bencana. Ia menyebut Wali Kota Padang telah merencanakan relokasi warga dari kawasan rawan.

“Warga diminta memahami kondisi dan pindah ke lokasi yang lebih aman,” ujarnya.

Selain itu, pendataan kebutuhan warga diminta dilakukan secara akurat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Data tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

Ia juga meminta Dinas Dukcapil membuka layanan jemput bola untuk pencetakan dokumen kependudukan yang hilang. “KTP dan KK akan dicetak dan diantarkan langsung,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, Bima meminta Dinas Kesehatan siaga untuk mencegah munculnya wabah pascabencana dan memastikan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat. (*)