TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi berkomitmen penuh untuk mengawal dan memperjuangkan hak-hak korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025 lalu. 

Langkah tersebut diambil untuk memastikan tidak ada satu pun korban yang luput dari perhatian, terutama mereka yang tidak tercatat dalam manifes kapal.

"Akan kita kroscek, kami juga akan terus mengawal supaya santunannya segera terealisasi," tegas Pimpinan DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, Rabu (20/8/2025).

Michael menambahkan bahwa dewan juga akan mengawal penyaluran kompensasi tersebut sampai benar-benar disampaikan kepada keluarga korban.

“Dewan akan mengawal sampai cair kepada keluarga korban,” ujar politisi Partai Demokrat Banyuwangi.

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2025 kemarin, DPRD Banyuwangi menerima rapat dengar pendapat dari keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya. Dalam rapat tersebut turut hadir pula ASDP Ketapang, PT. Raputra Jaya sebagai operator KMP Tunu Pratama Jaya dan pihak dari Jasa Raharja. 

Hasil hearing tersebut, setiap korban akan mendapat kompensasi senilai Rp 125 juta, dengan rician Rp50 juta dari PT. Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra Rp 75 juta. 

Tidak hanya itu, PT Raputra Jaya sebagai operator kapal juga memberi tambahan santunan senilai Rp 20 juta bagi setiap korban. Dengan demikian, keluarga korban menerima sebesar Rp 145 juta. 

Untuk proses pencairan santunan ada syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga. Syarat yang dimaksud adalah surat keterangan dari tingkat RT/RW hingga desa yang menyatakan bila keluarga mereka yang hilang adalah korban Tunu Pratama.  (*)