TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pada Rabu malam, 2 Juli 2025 lalu menjadi pukulan berat bagi Pemerintah Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Mengingat pada insiden tersebut ada banyak warga Bumi Blambangan, yang ikut menjadi korban. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan faktor keselamatan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Michael Edy Hariyanto, SH MH, selaku pimpinan DPRD Banyuwangi, punya usulan brilian.

Usulan pertama, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu meminta agar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, bisa mengeluarkan kebijakan untuk ikut mengawasi dan memastikan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayaran benar-benar diterapkan oleh seluruh otoritas penyeberangan.

“Itu penting, karena pelabuhan Ketapang ada diwilayah Kabupaten Banyuwangi, warga Banyuwangi pun banyak yang bekerja di kapal dan diarea pelabuhan. Langkah tersebut bisa menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya,” kata Michael, Rabu (20/8/2025).

Yang kedua, lanjut Michael, keberadaan pelabuhan Ketapang, harus dibaca sebagai salah satu peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik ditengah efisiensi anggaran maupun tidak. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, harus mempertimbangkan untuk ikut menjadi penyedia jasa penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

“Bisa melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi salah satu pemilik kapal untuk melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk,” cetusnya.

Pria yang dipercaya menjadi Ketua Askab PSSI Banyuwangi ini juga mengusulkan agar Pemkab Banyuwangi, mampu memfasilitasi dan mendampingi pengusaha lokal untuk ikut menjadi pemilik kapal di pelabuhan ASDP Ketapang.

“Saat penyeberangan Ketapang-Gilimanuk banyak diisi kapal milik Pemkab Banyuwangi dan pengusaha lokal Banyuwangi, maka upaya mendorong peningkatan faktor keselamatan akan lebih mudah,” ujar Michael.

Disisi lain, lanjutnya, bukan hanya PAD yang akan ikut meningkat. Saat pengusaha lokal banyak yang menjadi pemilik kapal, maka bisa dipastikan akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga makin meroketnya perekonomian Banyuwangi.

“Jika kapal banyak milik Pemkab Banyuwangi, dan pengusaha lokal, saat terjadi hal yang tidak diinginkan, pemerintah daerah akan lebih mudah untuk ikut membantu penyelesaian, karena pemilik kapal ada di Banyuwangi semua, tidak seperti saat ini,” beber Michael.

Sebagai wakil rakyat, untuk meminimalisir terjadi kembali tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Michael juga meminta agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi (KSOP Tanjung Wangi) untuk memperketat pemeriksaan kapal. Mengingat lembaga dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan ini merupakan pemegang otoritas dalam penerbitan rekomendasi kapal layak berlayar atau tidak layak berlayar.

“Timbangan Watudodol dan timbangan didalam pelabuhan ASDP Ketapang, juga harus jujur, karena itu berkaitan erat dengan beban muatan kapal, jangan sampai kelebihan muatan. Kendaraan muatan berat juga harus dilasing, apalagi ketika ombak besar,” urai Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH MH. (*)