TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Keindahan alam dan keragaman budaya di Banyuwangi, Jawa Timur, mampu meningkatkan pengunjung dan telah memberikan dampak terhadap ke sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bumi Blambangan.

Namun, berdasarkan hasil dari serap aspirasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, fakta tersebut justru terbalik dengan laporan masyarakat.

“Masyarakat itu tanya kepada saya waktu melakukan serap aspirasi, Pak Michael katanya pariwisata di Banyuwangi sudah maju dan berdampak pada masyarakat. Tapi, mana faktanya,” kata Michael yang juga sebagai Ketua Partai Demokrat Banyuwangi, Minggu (13/8/2023).

Melihat langsung kondisi tersebut, politisi yang juga sebagai Ketua Partai Demokrat Banyuwangi itu, berencana akan meminta data terhadap dinas terkait tentang imbas sektor pariwisata terhadap  pelaku UMKM.

“Kami akan minta data pelaku UMKM yang memang betul-betul merasakan dengan adanya kemajuan pariwisata di Banyuwangi, kepada dinas terkait,” tegasnya.

Tidak hanya itu, menurutnya hampir disetiap musim liburan atau festival yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan dan okupasi hotel mengalami peningkatan. Akan tetapi pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari retribusi malah turun.

“Katanya jumlah kunjungan pariwisata meningkat dan okupasi hotel naik. Tapi faktannya pajak menurun,” ujar politisi besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dipanggil Mas AHY.

Kedepan, DPRD Banyuwangi berencana untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah terkait hal tersebut sekaligus solusinya.

Diberitakan sebelumnya,  Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Emy Wahyuni Dwi Lestari, usai melakukan rapat bersama Kadisbudpar setempat, M Yanuar Bramuda, di ruang rapat gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (2/8/2023).

“Dipaparkan Kadisbudpar saat rapat, pihaknya berencana untuk menaikkan HTM di beberapa tempat wisata. Sebagai upaya mencapai target PAD pada 2023,” kata Emy.

Disisi lain, dewan melihat aset Pemkab yaitu dormitory yang lebih banyak dipinjamkan dan tidak menghasilkan keuntungan atau pemasukannya rendah. Menurut politisi dari fraksi partai Demokrat ini, pihaknya meminta Disbudpar Banyuwangi untuk menyewakan tempat tersebut.

“Maintenance dormitory dan biaya perawatannya cukup besar. Maka dari itu, kami mendorong Disbudpar Banyuwangi untuk disewakan saja,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, komisi III DPRD Banyuwangi juga meminta lahan 1 hektar destinasi wisata Pulau Tabuhan yang dikelola Disbudpar setempat dan akan mendatangkan banyak pengunjung, ditekankan untuk bisa menjadi sumbangsih terhadap retribusi PAD 2023.

“Lahan 1 hektar di Pulau Tabuhan yang dikelola Disbudpar dan mulai digarap berbagai fasilitas, di minta untuk bisa masuk dalam PAD,” tuturnya.

Untuk meningkatkan jumlah retribusi PAD dari sektor pariwisata, Disbudpar Banyuwangi juga berencana akan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis online it alias melalui aplikasi. Dimana melalui aplikasi tersebut, wisatawan dapat mengakses layanan seperti ojek, tukang pijat hingga berbagai macam produk-produk unggulan di Bumi Blambangan.

“Kami komisi III siap untuk mensuport penuh, bagaimana rencana BUMD berbasis online itu bisa terlaksana,” kata Emy.

Berdasarkan data komisi III DPRD Banyuwangi, di tahun 2022 pencapaian retribusi PAD dari sektor pariwisata terbilang cukup rendah. Tahun lalu hanya mencapai 730 juta dari jumlah yang ditargetkan 2 milyar 300 juta.

Sedangkan di tahun 2023 ini, ditargetkan bisa mencapai Rp3 miliar. Namun, sampai bulan Agustus baru sampai Rp400 juta. Karena itu, dewan mendorong eksekutif untuk bisa melampaui target yang ditentukan.

“Kita dorong Disbudpar Banyuwangi untuk melakukan inovasi agar bisa sesuai target retribusi PAD yang ditentukan,” imbuhnya. (*)