TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Impian masyarakat Lampon, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, untuk menikmati infrastuktur jalan yang mulus nampaknya harus sedikit tertunda. Masalahnya, pembangunan jalan yang rencananya dibiayai dari anggaran program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR) dari tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) tersebut belum mendapat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi.

Plt. Sekretaris Dinas PU CKPP Banyuwangi, Ebta Andharisandi, membenarkan tentang adanya rencana pembangunan jalan di Lampon, Pesanggaran. Menurutnya, pihak perusahaan pada Kamis, 18 Desember 2025, mengajukan berkas perencanaan.

“Ditunggu saja, baru Kamis, pasti (rekomendasi) keluar. Ditunggu dulu, kalau (Perencanaan) sudah diperbaiki, baru,” katanya, Senin (22/12/2025).

Dijelaskan, perbaikan dalam perencanaan pembangunan jalan di Lampon, Pesanggaran ini, baru akan diberi Rekomedasi ketika sudah dinyatakan sesuai.

“Perencanaannya harus diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki baru kesini lagi. Makanya semua itu perlu dikomunikasikan,” ujarnya.

Sambil menunggu proses Rekomendasi, Ebta meminta masyarakat untuk bersabar. Namun, jika warga Lampon tidak sabar dan hendak melakukan aksi demonstrasi, dia mempersilahkan.

“Ya, demo aja,” cetus Ebta.

Untuk diketahui, beragam spekulasi masyarakat muncul dengan terhambatnya proses pembangunan jalan di Lampon, Pesanggaran, imbas belum terbitnya Rekomendasi dari Dinas PU CKPP Banyuwangi, ini. 

Mulai dari dugaan adanya permintaan dari Dinas PU CKPP Banyuwangi, terkait volume dan panjang ruas jalan yang harus dibangun. Sedang disisi lain, pihak PT BSI harus menyesuaikan panjang ruas jalan yang dibangun dengan anggaran yang digelontorkan guna memastikan kualitas.

Termasuk indikasi adanya upaya yang berpotensi menghambat program PPM, hingga menimbulkan kesan bahwa pelaku investasi anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk tersebut seakan-akan tidak peduli dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Fenomena tersendatnya pembangunan gegara rumitnya administrasi ini sontak mendapat respon dari Ketua Harian MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Irwanto SH. Menurutnya, pejabat pemerintah harusnya lebih mengedepankan harapan dan kepentingan masyarakat.

“Harusnya kan didukung dan dipermudah. Masyarakat Lampon berhak menikmati jalan yang mulus kan. Apalagi disini ada niatan baik pelaku investasi untuk memberi manfaat kepada masyarakat Banyuwangi, jalan dipersulit,” kata Irwanto.

“Harus diingat, tidak semua pelaku investasi di Banyuwangi, mau dan peduli pada masyarakat sekitar perusahaan. Dan ditengah keterbatasan anggaran pemerintah, harusnya Dinas PU CKPP Banyuwangi, mendukung kondusifitas iklim investasi,” imbuhnya. (*)