TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI –  Sengketa lahan Pantai Boom Marina Banyuwangi, Jawa Timur yang melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur tak kunjung usai. 

Kegaduhan ini telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu dan belum menemukan titik temu. Pemkab Banyuwangi dan Dishub Jawa Timur, sama-sama ngotot paling memiliki hak atas lahan tersebut.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta semua pihak untuk cooling down dan mencari solusi damai dalam menangani konflik ini.

“Kita minta teman-teman untuk cooling down dan kita lebih banyak koordinasi sehingga tidak ada lagi saling klaim,” kata Ipuk, Senin (25/11/2024).

Kami berharap, lanjut Ipuk, kegaduhan ini tidak sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena menurutnya itu akan melelahkan 

“Kami menginginkan penyelesaian damai melalui mediasi dan diskusi yang konstruktif, sehingga semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan,” harapnya.

Ipuk menekankan bahwa kawasan Pantai Boom memiliki peran penting karena bermanfaat bagi pendapatan Banyuwangi dan berdampak pada peningkatan ekonomi warga Bumi Blambangan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait dengan aset-aset yang ada di Banyuwangi. Kita berupaya untuk memanfaatkan aset ini untuk kepentingan bersama,” ucapnya.

Dengan adanya upaya cooling down ini, konflik di Pantai Boom Marina agar dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan siapa pun. 

Selain itu, diharapkan akan membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan kawasan Pantai Boom Marina. Investor yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi di kawasan ini kini dapat lebih merasa aman dan nyaman. (*)