TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Puluhan nelayan Muncar, datangi kantor Dinas Perikanan Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (21/7/2025). Mereka melaporkan adanya dugaan pagar laut budidaya mutiara dibawah naungan PT Disthi Mutiara Suci, diwilayah perairan Klosot, Teluk Biru, Muncar. 

Para nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Muncar ini menilai hal itu sangat merugikan. Mengingat laut yang diberi pagar jaring cukup luas, dengan lebar sekitar 3 kilometer dan panjang sekitar 13,5 kilometer.

“Dulu tidak seluas itu, sekarang makin lebar, kita para nelayan kan dirugikan, wilayah tangkap ikan kita makin sempit, jalur kita dalam melaut juga makin sempit. Kami jika mencari ikan terlalu dekat dengan jaring pagar, kita diusir, dimarahi security perusahaan yang budidaya mutiara,” kata Tokoh Paguyuban Nelayan Muncar, H Kasim.

Kedatangan rombongan nelayan kota ikan Muncar, disambut langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Banyuwangi, Anang Budi Wasono. Staf Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Wilayah Kerja (Wilker) Banyuwangi, Bayu Dwi Handoko dan perwakilan kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Kedua lembaga tersebut berada dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam tatap muka, para nelayan mengeluhkan luasan budidaya mutiara yang kian tahun bertambah lebar. Dengan adanya laut yang diberi batas dengan pagar jaring, maka jalur para nelayan untuk berangkat melaut pun jadi makin sempit. Hal yang sama tentunya juga berlaku pada wilayah tangkap ikan para nelayan. Kian sempit lantaran luas laut yang dipagar jaring oleh PT Disthi Mutiara Suci, kian lebar.

Paguyuban Nelayan Muncar juga mempertanyakan perizinan pagar jaring yang terindikasi sebagai pagar laut yang dibuat oleh perusahaan budidaya mutiara, PT Disthi Mutiara Suci. 

“Sekitar tahun 2019 kami memang pernah dilibatkan dalam proses perizinan di Provinsi Jatim, namun tidak seluas itu. Tahun 2024, kami terkejut, kok budidaya mutiara tambah luas seperti saat ini, kami pernah menanyakan, ternyata kok ada izin baru. Itu kami tidak pernah merasa dilibatkan,” beber Kasim.

“Setelah kami mempertanyakan izin, pihak BPSPL Wilker Banyuwangi dan PSDKP, melakukan survey lokasi, tapi saya tidak diizinkan ikut, yang boleh ikut hanya 2 orang perwakilan nelayan saja. Ini kan tanda tanya besar,” imbuhnya.

Kasim menambahkan, saat di forum, pihak BPSPL Wilker Banyuwangi dan PSDKP, juga mengakui bahwa telah melakukan cek lokasi setelah mendapat pengaduan dari Paguyuban Nelayan Muncar. 

Namun anehnya, ketika diwawancarai wartawan pasca pertemuan, pihak BPSPL Wilker Banyuwangi membantah bahwa telah melakukan survey lokasi budidaya mutiara milik PT Disthi Mutiara Suci. Dia malah menyebut bahwa yang telah melakukan survey lokasi usai pengaduan para nelayan adalah PSDKP.

“Bukan, itu teman kami (yang survey) dari PSDKP kami hanya membantu saja,” kata Staf BPSPL Wilker Banyuwangi, Bayu Dwi Handoko.

Lebih aneh lagi, dia juga enggan menjelaskan terkait harapan para nelayan Muncar, atas indikasi adanya pagar laut diwilayah perairan Klosot, Teluk Biru, Muncar. Dengan dalih, laptop yang digunakan mencatat aspirasi atau hasil pertemuan sudah ditutup.

“(Tadi hasil audiensinya seperti apa Mas?) Ada sih, tapi laptopnya sudah kami tutup ya,” jawab Bayu kepada wartawan.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Banyuwangi, Anang Budi Wasono, menyampaikan bahwa keluhan para nelayan Muncar, terkait indikasi adanya pagar laut sudah tersampaikan kepada pihak BPSPL Wilker Banyuwangi.

“Tindak lanjutnya nanti ke PSDKP. Kalau itu belum cukup, dinas akan melaporkan ke Bupati, nanti Bupati yang akan berkirim surat ke KKP,” jelasnya. (*)