TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berkomitmen dalam menekan angka anak tidak sekolah sebagai bagian dari upaya menghapus kemiskinan dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa pendidikan menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, persoalan anak tidak sekolah baik yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan, harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, jumlah anak tidak sekolah di Banyuwangi per Desember 2025 turun sebesar 63,10 persen dibandingkan periode yang sama pada Desember 2024. Ini capaian yang patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah,” kata Ipuk, Jumat (30/1/2026).

Menurut Ipuk, peran camat sangat strategis sebagai penghubung antara kebijakan daerah dengan kondisi riil di lapangan. Kecamatan menjadi ujung tombak dalam memastikan program pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Orang nomor wahid di jajaran Pemkab Banyuwangi itu menegaskan, salah satu hal utama yang harus menjadi perhatian adalah pemerataan akses layanan pendidikan.

Pemkab Banyuwangi ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal atau putus sekolah karena faktor ekonomi, jarak tempat tinggal dengan sekolah, maupun keterbatasan sarana dan prasarana.

Ipuk juga mengingatkan pentingnya validitas data anak tidak sekolah, anak rawan putus sekolah, serta transisi pendidikan. Data tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan dan pengusulan program agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

“Anak tidak sekolah bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan, tetapi tanggung jawab kita semua. Lingkungan sekitar harus peduli. Kalau ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, segera laporkan,” pintanya.

Selain faktor ekonomi, Ipuk menilai persoalan anak tidak sekolah juga berkaitan dengan kondisi psikologis. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya dengan bantuan materi, tetapi juga perlu pendampingan dan motivasi agar anak-anak mau kembali bersekolah.

Lebih lanjut, Ipuk menekankan bahwa tantangan pendidikan ke depan tidak hanya soal angka partisipasi, tetapi juga kualitas pembelajaran.

Sinergi antara kecamatan, desa, sekolah, masyarakat, hingga tokoh-tokoh lokal perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Pendidikan kita juga harus relevan dengan kebutuhan masa depan dan potensi wilayah. Dunia kerja terus berubah seiring perkembangan digitalisasi,” ujarnya.

Pemkab Banyuwangi mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan, literasi digital, serta pendidikan karakter dan budaya lokal. Dengan langkah tersebut, Ipuk berharap lulusan pendidikan di Bumi Blambangan mampu bersaing di dunia kerja, tanpa kehilangan jati diri dan kearifan lokal. (*)