TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pimpinan DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Michael Edy Hariyanto, SH MH, mengaku mendukung upaya eksekutif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dia meminta agar hal itu tidak dilakukan dengan membebani masyarakat kecil.

“Kami pun di dewan selalu berupaya untuk meningkatkan PAD, tapi kami tidak ingin itu dilakukan dengan membebani masyarakat,” katanya, Jumat (8/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini menyusul mencuatkan isu naiknya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 200 persen. Kabar yang nyaris membuat Banyuwangi gaduh seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tersebut langsung dibantah oleh jajaran wakil rakyat Bumi Blambangan.

Peningkatan PAD, lanjut Michael, bisa ditempuh melalui pemanfaatan aset daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan kekayaan daerah dan masih banyak lagi. Dan yang tak kalah penting melalui iklim investasi.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini mengaku berkomitmen akan terus berada dipihak kalangan Wong Cilik. Dengan kata lain dia akan berjuang agar masyarakat tidak dibebani dalam upaya mendorong peningkatan PAD.

“Saat ini ekonomi sedang sulit. Masyarakat justru harus dibantu melalui program-program, agar bisa lebih berdaya, lebih sejahtera,” cetusnya.

Sebagai putra daerah Banyuwangi, asli kelahiran Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, dia optimis masyarakat Bumi Blambangan bisa lebih sejahtera. Mengingat kabupaten paling ujung timur pulau Jawa memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa.

“Banyuwangi juga punya pelabuhan yang vital, yang bisa dioptimalkan untuk mendorong peningkatan PAD,” ungkap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH MH. (*)