TIMES BANYUWANGI, SURABAYA – Kunjungan Tim Stapleton, Minister Counsellor Governance and Human Development dari kedubes Australia di Jakarta, yang didampingi Glen Askew, Konjen Australia di Surabaya, ke kantor BPBD Jatim menandai diperkuatnya kerja sama antara Pemerintah Australia dan Provinsi Jatim dalam Penanggulangan Bencana, Jumat (7/2/2025).

Pemerintah Australia akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam pengurangan risiko bencana (PRB).

Hal ini diutarakan oleh Tim Stapleton, Minister Counsellor for Government and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, saat mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Jumat (7/2/2025).

Manager Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jatim Dino Andalananto menjelaskan mengenai sistem Satu Data Penanggulangan Bencana kepada Tim Stapleton dan Glen Askew, Jumat (7/2/2025).

“Saya sangat terkesan dengan semua program dan komitmen yang dijalankan oleh BPBD Jatim dalam penanggulangan bencana. Saya melihat ada banyak celah untuk dapat memperkuat kerja sama antara Pemerintah Australia dan BPBD Jatim,” tutur Tim.

Pada kunjungan ini, Tim yang didampingi Glen Askew, Konjen Australia di Surabaya, bertemu dengan Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim. Mereka berdiskusi mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi selama bekerja sama dengan Program Siap Siaga, yaitu program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang Manajemen Risiko Bencana.

Tim juga mengapresiasi upaya BPBD Jatim menjalankan penanggulangan bencana yang inklusif. Hal ini tampak dengan tekad kuat membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Dukungan strategis ULD dapat memastikan pendekatan manajemen bencana yang lebih inklusif dan responsif terhadap PRB bagi para penyandang disabilitas di Jawa Timur.

“Saya merasa sangat penting adanya keterlibatan teman-teman disabilitas dalam pembangunan negara. Langkah ini berguna untuk memastikan keselamatan dan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana,” ujar Tim.

ULD Jatim dibentuk karena BPBD Jatim ingin ada penyebaran informasi mengenai potensi ancaman bencana kepada seluruh masyarakat Jatim termasuk para penyandang disabilitas. Edukasi dan sosialisasi tentang bencana alam kepada masyarakat berkebutuhan khusus sangat penting dilakukan

“Agar pesan tersampaikan dengan benar sesuai standar kebutuhan masing-masing disabilitas, maka pengelolaan ULD melibatkan langsung teman-teman disabilitas,” kata Gatot.

Joko Widodo, Ketua Forum Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis) Jatim, yang hadir dalam forum diskusi tersebut menyatakan tim ULD sudah mampu mensosialisasikan program PRB ke organisasi disabilitas maupun sekolah luar biasa yang ada di Sidoarjo.

Tim Stapleton, Minister Counsellor Governance and Human Development dari kedubes Australia di Jakarta, sedang mencoba Virtual Reality cara menyelamatkan diri dari lokasi bencana kebakaran di Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim, Jumat (7/2/2025).

Ditambahkan Gatot, perkembangan ini tidak terlepas dari peran Siap Siaga yang mampu menyatukan semua instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Saat ini, BPBD Jatim sedang berupaya menyesuaikan Perda Penanggulangan Bencana yang sudah ada dengan perubahan-perubahan peraturan pemerintah terbaru, baik dari Kemendagri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk itu, BPBD Jatim berharap Siap Siaga sebagai pihak netral dapat membantu mereka dalam banyak hal terkait perbaikan manajemen bencana alam di Jatim di masa mendatang juga.

Ancilla Bere, Koordinator Provinsi Siap Siaga Jatim, menuturkan bahwa Siap Siaga bersama BPBD Jatim dan kabupaten-kabupaten mitra sudah memiliki semangat kemitraan dan kerja sama yang kuat.

“BPBD Provinsi Jatim sendiri menjadi benchmarking untuk penanganan bencana di Indonesia,” imbuh Ancilla.

Kerja sama antara Siap Siaga dengan BPBD Jatim sekarang sudah memasuki tahun keenam. Di area Jatim, Siap Siaga memiliki lima kabupaten mitra, yaitu Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Sampang dan Malang.

Melalui program Siap Siaga, kedua negara bekerja sama untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Selain itu, juga membantu memetakan jalan ke depan untuk membangun kerangka kerja yang lebih sistematis. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana, terutama masyarakat marjinal, rentan, serta para penyandang disabilitas.

Siap Siaga selama ini juga telah berperan penting dalam mempercepat program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang digagas Pemerintah Indonesia. Tujuan dua program itu adalah mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk Penanggulangan Bencana (SPM-PB).

Di samping itu, Siap Siaga mendukung inisiasi dan pengembangan regulasi penting terkait manajemen bencana di Jatim. Di antaranya, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemantauan dan Pengawasan SPM-PB serta peraturan turunannya di tingkat kabupaten yang terkait dengan Rencana Aksi implementasi SPM-PB, Pergub tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Keputusan Gubernur tentang Klaster Manajemen Bencana dan Klaster Logistik Provinsi.

Rombongan kunjungan juga menilik ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) untuk melihat sistem manajemen bencana Satu Data (Sata). Kemudian melihat Taman Edukasi Bencana yang terdapat Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina), Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), diorama kapal, ruang Simulator Gempa, dan Virtual Reality.

Mereka bersama Andhika Nurrahmad Sudigda, Sekretaris BPBD Jatim, dan Ancilla Berre mencoba ruang Simulasi Gempa. Fasilitas-fasilitas tersebut menjadi sarana yang inovatif dan edukatif bagi siswa sekolah dan masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang bencana alam di Indonesia. Lebih penting lagi, untuk membangun komunitas yang tangguh. (*)