TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Kekerasan terhadap anak, mulai dari psikis, fisik, hingga seksual, terus menjadi momok yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah, termasuk Banyuwangi. Bahkan, lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman, tak jarang menjadi lokasi terjadinya kasus-kasus tersebut. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk merumuskan langkah strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan pada anak secara menyeluruh.

Bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi, Minggu Malam (05/01/2025), jajaran Forum Pimpinan Daerah menggelar rapat koordinasi. Dipimpin oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, diikuti oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Kajari Banyuwangi Suhardjono, dan Wakil ketua 1 DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah. Hadir pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. H. Choironi Hidayat.

Selain itu, juga diikuti oleh ulama hingga organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, FKUB, serta sejumlah NGO dan aktivis pemerhati anak dan lain sebagainya.

Ipuk mengatakan rakor tersebut digelar untuk menguatkan kembali kolaborasi dalam menangani berbagai permasalahan terkait kekerasan dan kenakalan anak dan remaja di Banyuwangi. Mengingat masih terjadi sejumlah kasus tersebut yang dilakukan oleh usia anak dan remaja di daerah.

“Regulasi sudah kita sudah buat, eksekusi beberapa hal sudah kita lakukan, tetapi masih ada kasus yang terjadi. Mungkin ini karena perhatian kita terhadap pencegahan kenakalan anak dan remaja masih dilakukan parsial, kita masih kerja sendiri-sendiri dan kurang koordinasi, karenanya dengan pertemuan ini kita berharap ada solusi bersama untuk menghadapi masalah tersebut,” kata Ipuk, Selasa (07/01/2025).

Untuk itu, harap Ipuk, perlu dilakukan langkah strategis dan komprehensif untuk pencegahan dan penanganan kenakalan dan kekerasan anak dan remaja dari seluruh stakeholder yang hadir. 

Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan komitmen jajarannya dalam pemberantasan miras dan narkoba. Selama ini pihaknya telah melakukan berbagai langkah tegas terhadap kasus-kasus tersebut.

“Bagi kami tidak ada ampun untuk miras, karena berbagai kejahatan diawali karena pengaruh miras. Seluruh jajaran saya pastikan menindak setiap pelanggaran," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Kapolresta juga menyoroti masih terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dan pesantren. Ia berharap lembaga pendidikan berbasis asrama dan pesantren bisa memiliki SOP terkait pola kependidikan dan kepengasuhan.

“Menyoroti masih adanya kasus kekerasan yang menimpa santri, maka pengawasan terhadap murid di luar jam sekolah bisa lebih ditingkatkan dengan adanya SOP pendidikan dan pengasuhan yang tegas dan ditaati bersama,” ujar Rama.

Sementara itu Kajari menyoroti miras yang menjadi penyebab utama maraknya berbagai kenakalan dan kekerasan pada anak. Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menyelesaikan masalah miras agar penegakan hukum bisa dilakukan secara simultan.

Sementara itu, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi sepakat tentang perlunya pembinaan yang lebih sistematis di lingkungan pondok pesantren. “Kami memang perlu standarisasi untuk mewujudkan pesantren yang ramah anak. Kami siap untuk mengorkestrasinya jika gagasan ini digerakkan,” ujar Katib PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi.

Di akhir acara disepakati sejumlah hal untuk segera ditindaklanjuti di antaranya menyiapkan sarana prasarana seperti panti sosial untuk rehabilitasi anak jalanan dan lainnya.

Selain itu, juga akan dibentuk tim gabungan operasi patroli miras, pembentukan satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GL) dan sosialisasi intensif bahaya narkoba, pembangunan sirkuit untuk mengakomodasi balap liar, aktivasi karang taruna hingga satgas penanganan kekerasan dan kenakalan tingkat desa. (*)