TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Aksi sejumlah Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) di Banyuwangi yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus (GMNI, PMII, HMI, dan IMM), membuktikan bahwa menyuarakan aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui aksi demonstrasi di jalan. 

Para mahasiswa ini memilih jalur dialog yang konstruktif untuk menyampaikan 13 tuntutan kepada para pemangku kebijakan daerah melalui audiensi secara terbuka yang digeber di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Rabu, (3/9/2025). 

Penyampaian aspirasi yang menyejukkan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, SE, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, SH, MH, serta Forkopimda Banyuwangi. Termasuk Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, sejumlah pimpinan SKPD, serta segenap anggota dewan. 

Koordinator Cipayung Plus, M. Haddad Alwi Nasyafiallah, menegaskan bahwa aksi mereka bukan karena takut atau tidak mampu melakukan demonstrasi, melainkan sebagai pilihan sadar untuk menjalankan fungsi intelektual sebagai mitra kritis pemerintah.

“Kami sepakat bahwa ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan. Semangat kami adalah untuk menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai," ujarnya.

Pada kesempatan kali ini, terdapat 13 tuntutan yang diajukan, di antaranya adalah desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, reformasi di tubuh Polri, serta pembenahan birokrasi. 

“Kami ingin melihat apakah komitmen ini akan ditindaklanjuti secara cepat atau justru stagnan. Ini akan kami awasi bersama,” cetusnya. 

Nasya yang juga sebagai Ketua PC PMII Banyuwangi ini, menyampaikan keprihatinan atas situasi nasional, terutama jatuhnya korban jiwa dalam aksi-aksi mahasiswa di daerah lain. 

“Kami tidak ingin ada korban lagi. Kami ingin para elite pemangku kebijakan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur audiensi dan diskusi.  

“Semua ini demi kebaikan Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

Dari 13 tuntutan mahasiswa, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE, mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan. Dia berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” tegas Made.

Audiensi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Cipayung Plus dan Forkopimda Banyuwangi atas 13 poin tuntutan mahasiswa. Kesepakatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kondusifitas serta memperjuangkan aspirasi rakyat Banyuwangi secara damai dan bermartabat. (*)