BANYUWANGI – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong percepatan pembangunan dermaga baru di lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan ASDP Ketapang, Senin (16/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, politisi yang akrab disapa BHS itu menjelaskan bahwa kapasitas dermaga di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat ini masih terbatas. Menurutnya, fasilitas yang ada baru mampu menampung sekitar 60 persen kapal yang tersedia.

“Saya akan mendesak untuk mempercepat pembangunan dermaga baru ini,” tegas BHS.

Ia menjelaskan, sekitar 40 persen kapal saat ini belum dapat beroperasi secara maksimal karena keterbatasan dermaga. Kondisi tersebut membuat penambahan jumlah kapal tidak otomatis mampu mengurai antrean kendaraan jika kapasitas dermaga tidak ditambah.

Dengan adanya tambahan dermaga, lanjut BHS, kapasitas operasional kapal dapat meningkat secara signifikan.

“Kalau itu dioperasikan dengan menambah dua dermaga saja, itu sama dengan menambah kapasitas sebesar 40 persen kapal tadi,” paparnya.

Menurut lulusan S1 Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya itu, peningkatan kapasitas hingga 40 persen merupakan angka yang cukup besar dan diyakini dapat mengurangi potensi penumpukan kendaraan di pelabuhan.

BHS menilai pembangunan dermaga baru menjadi kebutuhan mendesak, terutama saat memasuki periode puncak mobilitas seperti mudik Lebaran. Apalagi, lintas Ketapang–Gilimanuk merupakan jalur strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.

“Jadi tidak ada penumpukan bagi orang yang akan berwisata termasuk pengiriman logistik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi kepadatan kendaraan diperkirakan akan meningkat seiring rampungnya proyek jalan tol menuju Banyuwangi dalam waktu dekat. Kehadiran akses tol tersebut diprediksi akan meningkatkan arus kendaraan menuju Bali.

“Peningkatan itu harus diantisipasi mulai sekarang. Karena penambahan dermaga berarti bisa menjadi penambahan kapasitas angkut,” terangnya.

Menurut BHS, saat ini lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk sudah mengalami kondisi overload, sementara sekitar 40 persen kapal masih belum mendapatkan fasilitas sandar yang memadai.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mempercepat pembangunan dermaga baru, baik melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT ASDP Indonesia Ferry maupun melalui pendanaan langsung dari APBN.

“Entah itu melalui skema Penyertaan Modal Negara yang diberikan kepada ASDP atau langsung dari dana APBN pemerintah,” jelasnya.

BHS menegaskan bahwa dirinya akan mendorong percepatan pembangunan dermaga tersebut dalam Rapat Paripurna bersama pemerintah, khususnya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Ia menilai pengembangan infrastruktur pelabuhan di lintas Ketapang–Gilimanuk sejalan dengan visi Prabowo Subianto dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas dan kelancaran arus logistik antarwilayah.

“Saya yakin Pak Prabowo akan cepat merealisasikan penambahan dermaga,” pungkasnya. (*)