TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Setiap 25 November, bangsa kita merayakan Hari Guru sebuah momentum formal yang sarat penghormatan untuk para pendidik. Namun bagi banyak guru, terutama yang berstatus honorer atau mengajar di madrasah dan sekolah pinggiran, peringatan ini sering terasa seperti jeda singkat dari realitas panjang yang penuh tantangan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan melainkan amanah besar terhadap masa depan bangsa. Mereka bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menjaga akal, moral, dan masa depan generasi. Dari perspektif fiqih, hukum positif, dan filosofi pendidikan, data-data terkini menunjukkan bahwa perlunya penghormatan nyata terhadap guru bukan sekadar pujian simbolik.

Dalam artikel TIMES Indonesia (03/10/2025), jumlah guru honorer di sekolah negeri sangat besar: tercatat 704.503 guru honorer. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan guru honorer bukanlah masalah minor, ia adalah masalah sistemik yang melibatkan ratusan ribu jiwa.

Namun distribusi dan kesejahteraan para guru menunjukkan ketimpangan yang krusial. Banyak guru honorer termasuk di madrasah seperti MTs menerima upah jauh di bawah standar layak (republika.id).

Survei terbaru yang dirilis menjelang Hari Guru 2025 mengungkap bahwa masalah gaji guru honorer kembali menjadi isu utama dalam pendidikan nasional (GoodStats). Kesulitan finansial ini bukan hanya soal angka, melainkan soal martabat profesi: bagaimana mungkin kita berharap guru menjaga akal dan moral generasi jika hidup mereka sendiri berada di ambang ketidakpastian?

Dalam tradisi fiqih, guru memiliki posisi istimewa sebagai murabbi pewaris tanggung jawab kenabian untuk membimbing manusia menuju ilmu, moral, dan akal sehat. Mengajar bukan sekadar pekerjaan, melainkan pengabdian moral-spiritual. 

Prinsip keadilan (‘adl) dalam fiqih menuntut agar guru mendapatkan penghormatan yang nyata: pendapatan layak, kepastian kerja, dan jaminan kehidupan yang manusiawi. Ketika banyak guru honorer hidup di bawah standar, hal itu bukan sekadar kekeliruan sistem melainkan bentuk ketidakadilan struktural.

Dari sisi hukum positif, Indonesia telah memberi kerangka regulasi: guru diakui sebagai tenaga profesional dengan hak atas penghasilan layak, jaminan kesejahteraan, serta pengakuan kompetensi. Namun implementasinya jauh dari ideal. 

Banyak guru honorer yang tetap berjuang, sementara beban administratif, kurangnya tunjangan, dan ketidakpastian status masih membayangi. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup harus ada komitmen nyata dari negara dan masyarakat.

Data juga menunjukkan disparitas besar antara guru di kota dengan di madrasah atau daerah terpencil. Guru madrasah honorer sering disebut sebagai yang “paling rendah kesejahteraannya” dibandingkan guru di sekolah umum (republika.id). Bahkan menurut laporan (TIMES Indonesia, 6 Mei 2025), ada guru honorer di beberapa tempat yang hanya memperoleh upah sangat minim jauh di bawah standar kelayakan.  

Ini ironis, karena madrasah dan sekolah berbasis agama kerap menjadi tempat mendidik karakter, moral, dan identitas generasi, namun para gurunya sendiri sering berada dalam garis paling rentan.

Dari kacamata filosofi pendidikan, guru sesungguhnya adalah penjaga peradaban. Mereka mengolah pengalaman menjadi pengetahuan, membentuk nalar kritis, dan membimbing siswa untuk memahami dunia secara manusiawi. 

Pendidikan sejati tidak bisa dibatasi oleh kurikulum semata; ia melibatkan proses dialog, refleksi, dan pembentukan karakter. Namun ketika beban administratif menumpuk, ketika honor kecil memaksa guru mencari kerja tambahan, ketika tekanan ekonomi dan ketidakpastian status menggerus martabat maka relasi humanistik antara guru dan murid terancam.

Bagi guru MTs dan madrasah: tanggung jawab Anda bukan hanya mentransfer pengetahuan duniawi, tetapi menanamkan akal, etika, dan identitas. Tapi bagaimana mungkin tugas mulia itu dijalankan dengan optimal jika kondisi kesejahteraan guru sendiri memprihatinkan?

Peringatan Hari Guru seharusnya menjadi cermin besar bagi bangsa. Apakah kita sungguh menghormati guru atau hanya sekadar memuja retorika? Jika penghormatan masih berupa tepuk tangan dan penghargaan simbolis, sementara realitas sosial dan ekonomi guru tetap berat, maka kita sebenarnya menipu diri sendiri.

Kesejahteraan guru honorer, terutama di madrasah dan daerah pinggiran, harus menjadi prioritas nasional bukan agenda musiman. Negara, pemerintah, dan masyarakat perlu berkolaborasi mewujudkan regulasi hukum yang menjamin kesejahteraan, distribusi guru yang merata, pelindungan hak dasar, dan penghargaan profesionalisme.

Lebih jauh, sistem pendidikan harus memberikan ruang bagi guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembimbing karakter dan akal menjauh dari beban administratif yang mematikan kreativitas dan dialog.

Hari Guru bukan sekadar perayaan. Ia adalah panggilan untuk memastikan bahwa guru sebagai penjaga akal dan masa depan bukan hanya mendapat pujian, tetapi perlindungan nyata, keadilan struktural, dan penghormatan seutuhnya. Kalau bangsa ini ingin menyongsong masa depan cerah, maka martabat guru harus diperjuangkan sekarang.

***

*) Oleh : Siti Hasanah, S.H.I., Guru Fikih dan Bahasa Arab MTs Al-Huda Sukorejo Bangorejo Banyuwangi.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.