TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Semangat mengawal kepentingan rakyat kecil tampak berapi-api dalam mengawal realisasi dana hibah tahun 2026. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Banyuwangi bersama jajaran eksekutif dan Universitas Airlangga (UNAIR) Banyuwangi, Selasa (13/1/2026). 

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, dan dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi, Partana, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin; perwakilan SKPD terkait, jajaran FIKKIA Unair, serta anggota dewan lintas fraksi dari Komisi III dan IV untuk membahas kelanjutan pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam (FIKKIA).

Dalam forum tersebut, Siti Mafrochatin menyoroti lambannya pembangunan gedung FIKKIA yang telah direncanakan sejak 2017. Dia menilai, persoalan utama terletak pada belum tuntasnya sertifikasi lahan akibat perbedaan pemahaman antara pihak eksekutif dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya terkait kebutuhan persetujuan DPRD Banyuwangi. 

“Hari ini kita sengaja memanggil seluruh pihak terkait agar persoalan ini terang. Jangan sampai ketidaksinkronan ini terus menghambat pembangunan, padahal UNAIR sudah menyiapkan anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan,” jelasnya.

Tengah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, usai memimpin rapat gabungan Komisi III dan IV DPRD Banyuwangi. (Foto: Fazar Dimas/TIMES Indonesia). 

Selain itu, politisi perempuan Fraksi PKB DPRD Banyuwangi ini juga menanyakan adanya dana hibah ke FIKKIA UNAIR dari Pemkab Banyuwangi yang mencapai sekitar 3 sampai 4 miliar. 

“Waktu Banggar memang sempat kita tanyakan. pendanaan (hibah) yang itu untuk apa? dari Pak Samsudin Bapenda Banyuwangi ternyata untuk operasional FIKKIA UNAIR,” ungkapnya. 

DPRD pada prinsipnya sangat mendukung keberadaan FIKKIA Unair di Banyuwangi. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pendidikan adalah salah satu item utama pembangunan manusia. Kalau ada perguruan tinggi negeri seperti FIKKIA UNAIR yang bisa memicu peningkatan kualitas SDM dan perekonomian, kenapa tidak kita dukung penuh,” ujarnya.

Ni’mah juga menegaskan kesiapan DPRD untuk memberikan persetujuan apabila memang dibutuhkan secara regulasi. Dia berharap eksekutif segera berkoordinasi dengan BPN agar sertifikasi lahan dapat diselesaikan dan pembangunan tidak kembali tertunda.

Sikap serupa disampaikan anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi dari Fraksi NasDem, Zamroni, SH. Dengan nada berapi-api, dia menegaskan komitmen dewan dalam mengawal dana hibah tahun 2026. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat kecil yang dijamin oleh negara. 

“Kami siap mengawal realisasi dana hibah tahun 2026. Dan Kami akan memastikan semuanya benar-benar sesuai dengan program Ibu Bupati Banyuwangi, serta memastikan semua program hibah semua hibah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Zamroni.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam FIKKIA UNAIR Banyuwangi, dr. Rahadian Indarto Susilo, Sp.BS(K), menyampaikan bahwa UNAIR berkomitmen kuat meningkatkan kualitas pendidikan di Banyuwangi. Sejak berdiri pada 2014, kampus UNAIR Banyuwangi terus berkembang, termasuk dengan hadirnya Program Studi Kedokteran.

“Untuk meningkatkan kualitas, kami merencanakan pembangunan kompleks gedung baru di Mojopanggung Kecamatan Giri dan Kedayunan Kecamatan Kabat,” jelasnya.

Dia merinci, pengembangan di Mojopanggung akan difokuskan untuk kedokteran dan kesehatan masyarakat, sedangkan Kedayunan direncanakan untuk kedokteran hewan dan akuakultur perikanan. Saat ini, beberapa lokasi masih berbagi fasilitas dengan sekolah lain dan akan dipusatkan dalam satu kompleks terintegrasi.

Terkait dana hibah, dr. Rahadian menegaskan bahwa hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk nyata dukungan terhadap operasional kampus, mengingat lebih dari separuh mahasiswa FIKKIA Unair merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Tahun ini kami menerima hibah sekitar Rp3 miliar, sebelumnya bisa sampai Rp5 miliar. Dana ini digunakan untuk operasional secara umum,” ujarnya. (*)