TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menutup tahun 2023 dengan melaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) KPR Sejahtera dengan 31 bank penyalur dan 20 Asosiasi Pengembang Perumahan Tahun 2024. 

Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar dengan Direktur dari 15 Bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), secara luring dan sisanya secara daring.

Mewakili Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR RI Herry Trisaputra Zuna mengatakan, berdasarkan laporan BP Tapera, capaian penyaluran FLPP pada tahun 2023 telah mencapai 100%, atau sebesar 229.000 unit rumah.

“Namun tentunya kita perlu menyadari, bahwa capaian yang diharapkan masyarakat bukan hanya tentang angka penyaluran saja, melainkan juga ketepatan sasaran dan kualitas bangunan yang perlu diperhatikan. Karena sampai dengan saat ini kita masih menjumpai keluhan dari masyarakat mengenai rumah subsidi, terutama pada kualitas bangunan dan lingkungannya,” kata Herry.

Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2021, kondisi backlog perumahan saat ini berupa backlog kepemilikan mencapai 12,71 juta rumah tangga, backlog kepenghunian sebesar 6,98 juta rumah tangga, dan Rumah Tidak Layak Huni sebesar 29,56 ribu unit rumah. Meskipun persentase jumlah backlog terhadap jumlah rumah tangga baru kian menurun, yaitu 17,5% di tahun 2021, ini merupakan tanggung jawab bersama bagi para pemangku kepentingan di bidang hunian.

“Melalui Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2024, pemerintah kembali mengalokasikan investasi program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp13,72 triliun. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166.000 unit rumah yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap backlog kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” jelas Herry.

Herry juga mengapresiasi 31 bank penyalur dana FLPP dan 20 asosiasi pengembang perumahan yang melakukan penandatanganan PKS dengan BP Tapera. 

“Kita semua berharap di tahun 2024 mendatang para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi dan berkomitmen lebih pada kualitas bangunan dan lingkungan yang sehat,” ujar Herry.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, penandatanganan PKS ini rutin dilakukan untuk mengikat komitmen bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP. 

“Realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2023 tercapai sesuai target sebesar 229.000 unit, dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit. Pencapaian ini berkat kerja keras dari semua stakeholder,” ujar Adi Setianto.

Lebih lanjut, Adi Setianto menyampaikan bahwa pada tahun 2024 mendatang, target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari Kementerian PUPR, target tahun 2024 dapat berpotensi menuju ke 220.000 unit.

“Dalam mencapai target tersebut, BP Tapera semakin selektif dalam menyeleksi mitra, tidak hanya melalui ketepatan sasarannya tetapi juga keterhunian dan kualitas perumahan. Kami telah menyeleksi bank penyalur. Dan akan ada sanksi berupa pemutusan kerja sama secara bertahap bagi bank dan pengembang apabila masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad,” tegas Adi Setianto.

Dalam kesempatan ini pula, BP Tapera juga melakukan soft launching Tapera Digital Services (TDS), yang menjadi tonggak BP Tapera dalam melakukan perjalanan transformasi BP Tapera menuju Layanan Berbasis Digital.

“Dengan adanya Tapera Digital Services ini diharapkan dapat memperkenalkan dan menginisiasi standarisasi persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan, baik dalam sisi persyaratan administrasi untuk ketersediaan, supply rumah maupun persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan,” tandas Adi Setianto.  

Turut hadir dalam kegiatan BP Tapera ini, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI Iwan Suprijanto.