TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Keluhan masyarakat terkait pelayanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Jawa Timur, terus menjadi perbincangan. Selain dianggap tertutup, lembaga pemerintah yang menaungi urusan agraria tersebut juga terkesan anti kritik.

Salah satu contoh ketika masyarakat mengeluhkan pelayanan melalui forum hearing dewan, BPN Banyuwangi, justru ‘Nylimur’ soal isu mafia tanah.

Pernyataan tersebut disampaikan, Andi Purnama Kamela, seorang Pengamat Kebijakan Publik di Banyuwangi.

“Harusnya BPN Banyuwangi, harus bisa membedakan antara pelayanan publik dan mafia tanah,” katanya kepada TIMES Indonesia, Jumat (7/4/2023).

Polemik BPN Banyuwangi, pertama kali mencuat dalam forum hearing di Kantor DPRD Banyuwangi, pada Senin, 27 Maret 2023. Kala itu, wakil rakyat menindaklanjuti permohonan hearing masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di Kantor BPN Banyuwangi.

Namun, pasca hearing, isu miring pelayanan di Kantor BPN Banyuwangi, justru semakin menguat. Itu terjadi lantaran pihak BPN Banyuwangi, mangkir alias tidak hadir. Padahal surat undangan telah dilayangkan oleh DPRD Banyuwangi.

Baru pada hearing kedua, Senin, 3 April 2023, Kepala BPN Banyuwangi, Budiono, hadir.

Tapi menurut Andi, sapaan akrab Andi Purnama Kamela, penjelasan pihak BPN Banyuwangi, terkesan melebar. Justru menjabarkan tentang praktik mafia tanah. Padahal, pokok permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah terkait pelayanan yang dianggap kurang bagus.

“Pimpinan hearing, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Bapak Michael Edy Hariyanto, memang meminta pihak BPN untuk menjelaskan sesuai pokok permasalahan, sehingga forum bisa lebih efektif. Tidak melebar kemana-mana,” ungkap Andi.

“Apa yang dilakukan Bapak Michael patut diapresasi. Terkait pemberantasan mafia tanah memang perlu dilakukan, namun kita harus melihat apa yang dibahas dan diajukan dalam hearing,” imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik yang dikenal vokal konstruktif ini bercerita. Pelaksanaan hearing kedua, berlangsung cukup panas. Tapi semua tetap bisa berjalan terkendali berkat kejelian dan kebijaksanaan pimpinan sidang, yakni Michael Edy Hariyanto.

“Kita sama-sama melihat semua bisa berjalan lancar mulai awal hingga akhir,” tuturnya.

Permintaan pimpinan hearing agar pihak BPN Banyuwangi, menjelaskan sesuai dengan apa yang dikeluhkan masyarakat dinilai Andi sebuah pilihan yang bijak.

“Saat pelaksanaan hearing) Sepertinya BPN telah menyiapkan berkas diatas meja dan hendak dipresentasikan, dan pimpinan sidang menegaskan atau meluruskan agar BPN menjawab sesuai pertanyaan dan tidak keluar dari frame, sehingga hearing bisa efektif. Dalam arti, pertanyaan dan keluhan masyarakat bisa terjawab baik,” ulas Andi.

Terkait hal ini, sebelumnya Kepala BPN Banyuwangi, Budiono, mengaku akan berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kami akan memperbaiki pelayanan," katanya. (*)