TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Hamka Baco Hady menyebut adanya pembiaran kelebihan muatan atau Overload yang diduga menjadi salah satu pemicu tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama di Perairan Selat Bali, pada Rabu (2/7/2025).

“Saya akan persoalkan semua yang bertanggung jawab atas tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, karena ini ada proses pembiaran terhadap manifes hingga overload,” kata Hamka dalam wawancara doorstop usai Kunjungan Kerja (Kuker) Spesifik Komisi V DPR-RI, di Kantor Pelabuhan ASDP Ketapang, Selasa (22/7/2025).

Selain itu, masih kata Hamka, ini menjadi tanggung jawab dari otoritas pemberi izin layar. Dimana tidak adanya pengecekan ataupun hal lain terkait safety dalam berlayar, yang bahkan melempar tanggung jawab kepada nahkoda yang keberadaanya masih belum ditemukan.

"Yang jelas bahwa KMP Tunu Pratama Jaya tidak laik jalan. Ini tanggung jawab kemenhub dalam hal ini Syahbandar atau yang sekarang namanya KSOP yang memberi izin layar,” tegasnya.

“Berdasarkan UU no 17 pasal 207 208 mereka bertanggungjawab atas kelaikan dan keselamatan kapal. Jadi nggak boleh ngelak," imbuh Hamka.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dari ulasan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap spesifikasi KMP Tunu Pratama Jaya. Dimana kapal itu dibuat tahun 2010 berjenis Landing Craft Tank (LCT) dan dimodifikasi pada 2016 menjadi jenis Ferry Roll-On Roll-Off Pax. Kapal bisa menampung sebanyak 60 penumpang dan 12 awak serta 23 mobil atau Truk dengan beban maksimal keduanya 138 Ton.

Sementara itu data manifes KMP Tunu Pratama Jaya terdapat 22 Kendaraan yang terdiri dari, 1 unit kendaraan golongan II, 4 unit kendaraan golongan IV, 3 unit kendaraan golongan IV B, 3 unit kendaraan golongan V B, 3 unit kendaraan golongan VI B, dan 8 unit kendaraan golongan VII, serta 53 penumpang dan 12 awak.

Meski begitu hasil temuan KNKT menyebut, total penumpang dan kendaraan yang masuk KMP Tunu Pratama Jaya saat kejadian kurang lebih 538 Ton. Hal itu bisa terjadi karena tercatat banyak penumpang yang diduga tak terdaftar manifest hingga membiarkan truk muatan Overload masuk kapal hingga tanpa adanya Lashing. Dari jumlah itu artinya muatan hampir lebih dari 3 kali lipat dari kapasitas. 

Sehingga Hamka mengaku heran adanya banyak kecacatan itu, namun kapal justru masih dibiarkan berlayar. Akibatnya nyawa manusia menjadi taruhannya. Untuk itu sepatutnya dapat diantisipasi dengan pengecekan secara akurat terhadap kelengkapan dokumen pada kapal sebelum diberikan izin berlayar.

"Saya akan kejar. Saya akan mempersoalkan semua orang yang tidak bertanggung jawab disini," ujarnya geram. 

Hamka pun mendesak para pemangku kebijakan agar segera merubah sistem dalam alur transportasi laut agar lebih aman bagi masyarakat. 

"Ini darurat, sangat darurat kecelakaan, harusnya bisa belajar seperti di udara dan keamanan transportasi lain. Disini belum selesai dan kemarin terjadi lagi di Manado. Masalah-masalah ini harus segera diselesaikan," kata politisi dari Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Dirjen perhubungan laut, Hendri Ginting menegaskan, terkait izin pelayaran bagi kapal pihaknya bertanggungjawab terhadap pemberian izin berlayar dan tidak diwajibkan melakukan pengecekan dokumen lantaran seluruhnya telah menjadi tanggung jawab Nahkoda.

"Kami tidak memeriksa dokumen karena berdasarkan peraturan menteri yang ada jika Nahkoda sudah menyatakan layak dan lengkap maka itu sudah dipastikan laik sesuai dokumen yang dinyatakan Nahkoda," terang Hendri dalam forum rapat.

Pihaknya hanya bisa menghentikan pelayaran karena dua hal yakni kondisi cuaca dan ketetapan hukum.

"Yang bisa menghentikan pelayaran cuma dua, kondisi cuaca dan ketetapan hukum," tegas Ginting. (*)