TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pedagang di Pasar Komis, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Banyuwangi, menjerit. Bagaimana tidak, di tengah perekonomian yang sulit, pemerintah desa setempat justru membuat pungutan retribusi makin melejit. Dari Rp5 ribu menjadiRp7 ribu per hari, atau Rp215 ribu per bulan. 

Keterangan para pedagang pasar Komis, awalnya nominal retribusi yang dipatok pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Bagorejo, hanya sebesar Rp3 ribu saja. Namun dengan berjalannya waktu, pungutan dinaikan menjadi Rp5 ribu hingga kini dianggka Rp7 ribu.

“Kami cukup terbebani, kami berharap (Retribusi) bisa diturunkan kembali, jangan mahal-mahal,” kata A, salah satu pedagang di pasar Komis, Desa Bagorejo, Kamis (20/11/2025).

Apa yang dikeluhkan para pedagang memang sangat masuk akal. Selain retribusi, setiap hari mereka harus membagi keuntungan kepada para pengamen, sumbangan-sumbangan, parkir kendaraan, ongkos angkut dan lainnya.

Disisi lain, saat ini kondisi perekonomian masyarakat memang sedang sulit. Yang tentu saja berimbas pada jumlah atau hasil penjualan para pedagang.

Terkait retribusi ini, para pedagang di pasar Komis, pernah menyampaikan keberatan. Namun pihak Pemdes Bagorejo mengaku akan dirundingkan dulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengingat besaran retribusi sudah di sah kan melalui Peraturan Desa (Perdes).

“Pernah kami tanyakan Perdesnya, hanya dijawab ada, tapi tidak pernah ditunjukan ke kami. Sementara kami juga tidak pernah diajak musyawarah terkait kenaikan retribusi, termasuk dalam pembuatan Perdes, padahal kami para pedagang yang terbebani dengan kenaikan retribusi pasar,” ungkap pedagang.

Pedagang mengakui, saat ini kondisi pasar Komis sudah lebih layak dibanding dulu. Karena secara bertahap bangunan pasar telah dilakukan peremajaan, sejak beberapa tahun lalu. Meski begitu, para pedagang berharap Pemdes Bagorejo, tidak serta merta menaikan besaran retribusi pasar secara sepihak. Apalagi hal itu sempat dibarengi dengan adanya ancaman.

“Pernah oknum BPD menyampaikan, bahwa mau tidak mau ya harus mau bayar. Kalau tidak mau kita disuruh meninggalkan lapak,” cetus A, menirukan ucapan oknum BPD Desa Bagorejo.

“Kalau tidak mampu bayar, yang mau (menempati lapak) masih banyak,” tambahnya, menceritakan ungkapan si oknum BPD.

Ketika para pedagang bertanya tentang peruntukan anggaran hasil penarikan retribusi pasar, Pemdes Bagorejo pun tak pernah mau memberi penjelasan.

Untuk diketahui, di pasar Komis, Desa Bagorejo, sedikitnya terdapat 56 lapak atau toko. Mereka dibebani Rp7 ribu per hari per lapak, atau Rp215 ribu per bulan per lapak. Sedang untuk pedagang eberan atau penggelar tikar berjumlah sekitar 100 lebih. Perjualan, mereka dipungut retribusi Rp3 ribu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa (Kades) Bagorejo, Sutarji menyampaikan bahwa kenaikan tarif retribusi pasar Komis, adalah hasil musyawarah. Yakni antara Pemdes Bagorejo dengan masyarakat yang diwakili oleh BPD. Termasuk dalam pembuatan Perdes, unsur pedagang diwakili oleh BPD. Meski disisi lain, para pedagang pasar Komis mengaku tidak pernah diajak rembug oleh BPD.

Kades Sutarji juga menjelaskan bahwa pungutan retribusi di pasar Komis, tahun 2025 ini tidak bisa diturunkan. Alasannya, hal itu berkaitan dengan hitung-hitungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Atau dengan kata lain, keberatan para pedagang pasar ditengah perekonomian yang sedang sulit, tidak akan dijadikan bahan pertimbangan demi mengejar target Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan dalih, kenaikan tarif retribusi sudah disetujui oleh BPD, yang disebut sudah mewakili aspirasi para pedagang pasar.

“Ini juga sesuai arahan dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Banyuwangi,” katanya.

Sementara itu, salah satu BPD Desa Bagorejo, Broni, menolak berkomentar terkait tarif retribusi pasar Komis. Walaupun para pedagang menilai besarannya cukup memberatkan para pedagang. (*)