TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Rentetan peristiwa kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang yang menjadi atensi serius berbagai pihak mulai daerah hingga nasional. Tak luput Polresta Banyuwangi yang terus membuat langkah strategis atau solusi untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas agar tak kembali terjadi.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, mengungkap, rangkaian peristiwa kemacetan tersebut pertama kali terjadi karena imbas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pada Rabu (2/7/2025).
Kemacetan tersebut diperparah oleh kebijakan yang mengharuskan 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) di Pelabuhan Landing Craft Mechanized (LCM) Ketapang melakukan pemeriksaan atau docking. Akibatnya belasan kapal LCT tersebut, harus berhenti beroperasi dan hanya menyisakan 2 kapal LCT yang bisa beroperasi, pada Senin (14/7/2025).
Setelah sedikit terurai dan arus lalu lintas kembali normal, kepadatan kendaraan kembali terjadi karena, pada Selasa (29/7/2025), operasional pelabuhan Ketapang ditutup selama sekitar tiga jam karena cuaca buruk yakni angin kencang dan gelombang tinggi. Keesokan harinya, Rabu (30/7/2025), penutupan kembali dilakukan dengan penyebab yang sama.
Hingga, Jumat (1/8/2025) dini hari, peningkatan volume kendaraan, baik pribadi maupun logistik, jadi penyebab antrean mengular di Jalan Raya Tanjung Wangi. Jalan yang jadi salah satu akses vital menuju dermaga penyeberangan Jawa - Bali.
“Ini memang pekerjaan panjang. Makanya dari instansi terkait mengadakan rapat untuk mencari solusi bersama-sama,” kata Kombes Pol. Rama, Jumat (1/8/2025).
Karenanya telah diadakan rapat koordinasi yang melibatkan Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya sejumlah solusi jangka pendek, menengah, dan panjang telah didapat dan segera diterapkan di lapangan.
Solusi pertama yang telah diambil untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Ketapang, antara lain penambahan kapal. Kapal jenis LCT berkapasitas besar akan ditambah, menyusul kapal Portlink VII yang sudah beroperasi, guna mempercepat pengangkutan kendaraan ke Bali.
Solusi kedua, yakni prioritas kendaraan. Kepolisian memberi prioritas pada kendaraan kecil, kendaraan penumpang (bus), serta truk pengangkut bahan bakar dan gas agar tidak terlalu lama tertahan diantrean.
Ketiga, optimalisasi SDM. Petugas gabungan dari Polresta Banyuwangi, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk pengamanan, pengaturan arus lalu lintas, serta menyiapkan jalur alternatif di sekitar pelabuhan.
Meski begitu, pada Jumat (1/8/2025) puluhan sopir melakukan aksi damai menuntut kejelasan jadwal keberangkatan. Kombes Pol. Rama memastikan bahwa suara para sopir telah dijembatani dan diteruskan ke pengelola pelabuhan, seperti PT. ASDP dan operator KSOP.
“Alhamdulillah tadi sudah diputuskan, disepakati, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh General Manager ASDP Ketapang dan Kepala KSOP selaku pengelola dan juga regulator di pelabuhan ini,” tuturnya.
Kombes Pol. Rama juga menyoroti kondisi sempitnya jalan dari Pelabuhan Ketapang ke arah Situbondo, khususnya di kawasan Watudodol. Oleh karena itu dirinya mengimbau seluruh sopir untuk mematuhi rambu dan arahan petugas agar tidak terjadi kemacetan parah akibat kendaraan yang melawan arah.
“Ketika terjadi sopir yang ngeblong ataupun mengambil jalur lawan dari utara ke selatan, ini tentu menyebabkan stack dan kemacetan. Ini yang coba kita himbau terus kepada pengguna jalan,” terangnya.
Lebih lanjut, Kombes Pol. Rama menegaskan pentingnya kolaborasi antar-instansi dan disiplin pengguna jalan untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang kerap terjadi saat arus padat.
“Kami juga memperkuat koordinasi lintas instansi dengan pihak ASDP, Otoritas Pelabuhan, dan Pemerintah Daerah guna meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Termasuk menjaga distribusi barang dan penumpang tetap berjalan lancar,” paparnya. (*)
Pewarta | : Syamsul Arifin |
Editor | : Imadudin Muhammad |