TIMES BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono desak pengawasan ketat terhadap program Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Blambangan. 

Permintaan tersebut usai menerima laporan sejumlah dugaan kasus keracunan MBG di beberapa sekolah Banyuwangi, seperti di SMPN 3 Kalipuro, SMA NU Gombengsari dan 112 siswa MAN 1 Banyuwangi beberapa waktu lalu. 

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, meminta pemerintah daerah memperketat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah termasuk di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

“Program ini sangat baik untuk siswa, tapi pelaksanaannya harus lebih ketat agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” ujarnya, Selasa, (28/10/2025).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu menilai, sistem distribusi dan pengawasan makanan perlu diaudit ulang agar kualitas dan kebersihannya benar-benar terjamin.

“Mulai dari dapur produksi, proses pengemasan, hingga pengiriman harus dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan,” ungkap Ruli.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh dinas teknis terkait. Ruli menilai, perlu ada sinergi lintas instansi, termasuk peran aktif pihak sekolah dan komite, dalam memastikan makanan yang diterima layak konsumsi.

“Semua harus terlibat. Sekolah juga wajib memastikan makanan yang diterima layak konsumsi sebelum dibagikan kepada siswa,” imbuhnya. 

Dia menegaskan pengawasan ketat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut.

“Kita semua mendukung MBG, tapi keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” tegas Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono. (*)