TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Perpustakaan MPR RI bekerja sama dengan Universitas Kuningan  (Uniku) mengadakan kegiatan ‘Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat’, Sabtu (6/11/2021).

Inti dari kegiatan adalah bedah buku yang berjudul ‘Integritas Penegak Hukum’. Buku ini merupakan karya praktisi hukum dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Amir Syamsuddin.

Hadir dalam kegiatan itu, anggota anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dr. Didi Irawadi Syamsuddin SH., LLM., Kepala Perustakaan MPR, Yusniar SH., Wakil Rektor III Uniku, Dr. Haris Budiman SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Uniku, Dr. Suwari Akhmaddhian SH., MH., dan civitas akademika Uniku lainnya.

Bicara Buku yang dihadiri langsung oleh wakil rakyat dari dapil Kuningan merupakan kegiatan yang selaras dengan keinginan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang ingin menjadikan perguruan tinggi sebagai kampus merdeka, di mana di kampus bisa menghadirkan dari berbagai kalangan untuk memaparkan segala permasalahan yang ada dengan kajian ilmiah. “Dari sinilah mahasiswa mengerti tak hanya dari teori namun juga memahami apa yang di lapangan,"  tutur Haris Budiman.

Haris Budiman mengapresiasi kehadiran Didi Irawadi dan Perpustakaan MPR yang berkenan hadir di Uniku untuk membedah ‘Integritas Penegak Hukum’. Diakui buku karya ayah Didi Irawadi itu sangat luar biasa. Meski sudah ditulis sepuluh tahun yang lalu namun isi dan pesannya masih relevan dengan kondisi hukum saat ini.

“Pak Amir Syamsuddin merupakan orang yang paripurna dalam dunia hukum, dari menjadi pengacara hingga menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," paparnya. Dalam buku itu  banyak kasus hukum besar yang ditulis oleh Amir Syamsuddin.

Saat memberi sambutan, Yusniar mengucapkan terima kasih kepada Uniku. Disebut Perpustakaan MPR datang ke kampus terbesar di Kuningan ini sudah kedua kalinya. “Tahun lalu kita mengadakan kegiatan di kampus ini dengan tema Pustaka Akademik”, ungkapmya. Diharapkan dari jalinan kerja sama ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dikatakan telah dijalin oleh Perpustakaan MPR sejak tahun 2017. 

Yusniar menjelaskan, saat ini perpustakaan yang dipimpinnya berusaha terus untuk melengkapi buku, dokumen, dan koleksi yang lainnya. Sebagai perpustakaan yang terbuka untuk umum, Yusniar mempersilahkan para mahasiswa untuk berkunjung ke Perpustakaan MPR bila hendak mencari atau membutuhkan referensi studinya. “Silahkan datang langsung ke Jakarta. Bila tidak sempat ke Jakarta atau karena masih dalam situasi pandemi, dicarikan solusi dengan mengunjungi web yang dimiliki Perpustakaan MPR," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Didi Irawadi menuturkan bila situasi tidak dalam keadaaan pandemi, acara Bicara Buku ini bisa mengundang lebih banyak peserta. “Bisa mengundang ribuan peserta," ungkapnya. Namun dalam kondisi yang demikian, dirinya sudah merasa cukup dengan jumlah peserta yang ada.

‘Integritas Penegak Hukum’, menurut Didi Irawadi merupakan suatu kerisauan Amir Syamsuddin melihat banyak persoalan hukum di Indonesia. Meski sudah masuk dalam era reformasi namun permasalahan hukum masih tetap ada. "Bahkan hingga hari ini," ungkapanya.

Didi menambahkan, masih banyak masalah hukum yang belum selesai dan masih bermasalah. “Penegakan hukum berjalan tidak sesuai dengan harapan. Penegakan hukum masih banyak kekurangan," tambahnya. Nah dalam buku itulah Amir Syamsuddin mengulas kekurangan-kekurangan yang ada. 

Tulisan-tulisan ayahnya dikatakan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, seperti supremasi politik masih mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Tak hanya itu, soal KPK yang terus digoyang menurut Didi Irawadi hal demikian sudah diprediksi oleh Amir Syamsuddin sejak dulu. “Selalu digoyang oleh kekuasaan kalau KPK kuat, prediksi Pak Amir ternyata benar," tuturnya. (*)