TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas memberikan tanggapan atas kritikan dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (14/5/2024) malam, jawaban Bupati Banyuwangi disampaikan oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi yang telah mencermati dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Mujiono juga mengapresiasi fraksi-fraksi yang memberikan penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda), yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi sebanyak 12 kali berturut-turut. 

Banyuwangi juga mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali selama empat tahun berturut-turut, serta predikat Kabupaten berkinerja terbaik se-Indonesia. Kabupaten ini juga meraih predikat terbaik kedua dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 di tingkat nasional.

“Keberhasilan penyelenggaraan Pemda ini bukan semata-mata keberhasilan eksekutif, namun keberhasilan kita semua atas jalinan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif,” kata Mujiono, Rabu (15/5/2024).

Selanjutnya, Mujiono menjawab pertanyaan yang sama dari beberapa fraksi. Salah satunya yakni terkait pencapaian target retribusi yang masih rendah. Untuk meningkatkan pencapaian pendapatan daerah terutama sektor retribusi daerah diantaranya, eksekutif akan melaksanakan pemeliharaan atau memperbarui fasilitas, sarana dan prasarana objek retribusi dengan harapan mampu meningkatkan pencapaian penerimaan.

“Selain itu, menyusun proyeksi pendapatan sesuai dengan indikator makro ekonomi, kebijakan yang berlaku serta potensi yang ada dengan membuat peta potensi dan pemanfaatan database,” ujar Mujiono.

Tidak hanya itu, upaya lain yang dilakukan eksekutif yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan membuat sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah.

“Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait retribusi daerah,” ungkap  Sekretaris Daerah Banyuwangi ini. (*)