TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Derasnya pengaruh asing diera digital, harus diimbangi dengan gerakan ketahanan budaya. Langkah kongkrit yang harus dilakukan salah satunya dengan rutin menggelar pentas budaya. Upaya tersebut dinilai cukup vital guna menjaga adat, tradisi hingga kekayaan tradisi warisan leluhur nusantara.

Pernyataan tersebut disampaikan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger, selaku putra kandung Pakoe Boewono XII.

“Ada resiko budaya baru muncul (imbas pengaruh budaya asing), tapi secara intensitas ketahanan budaya ini harus diadakan,” katanya, Kamis (17/7/2025).

Untuk itu, lanjut KGPH Puger, kegiatan ketahanan budaya melalui panggung budaya penting untuk digelorakan. Mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.

“Di kelurahan mungkin bisa dua bulan sekali. Ditingkat kecamatan bisa setengah tahun sekali, karena juga harus momen tertentu,” bebernya.

Panggung budaya bisa meliputi seni, produk budaya, bahasa sampai adab sopan santun. Agar menarik, penyajian bisa dilakukan dalam bentuk panggung visual, workshop dan lainnya.

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger, selaku putra kandung Pakoe Boewono XII, bersama Titiek Soeharto dan keluarga. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)

KGPH Puger mencontohkan, dalam upaya ketahanan budaya, dia pun telah melakukan sejumlah kegiatan. Seperti workshop membuat selongsong keris, pembersihan pusaka dan membatik. Pernah pula membuat kegiatan tentang tradisi memelihara burung perkutut yang menjadi kebiasaan masyarakat jawa kuno.

“Panggung budaya bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Dalam acara juga bisa menjadi pameran kerajinan, ekonomi kreatif, UMKM dan lainnya,” cetusnya.

Tak hanya itu, keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini juga pernah menggelar acara pelestarian bahasa dan aksara Jawa. Dan menurutnya, ragam kegiatan ketahanan budaya sudah harus digaungkan ditengah kemajuan zaman.

“(Budaya nusantara) Sekarang kan sudah terkikis gara-gara apa pengaruh asing, ini kan dari HP (Telepon genggam). Pengaruh HP ini,” ujarnya.

Kalau bicara ketahanan budaya, memang sudah bukan rahasia lagi. Hal itu merupakan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi ‘Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’.

Untuk daerah seperti Banyuwangi, yang memiliki akar budaya yang kuat, kegiatan ketahanan sangat penting dilakukan. Sebagai bentuk nguri-nguri tradisi warisan leluhur. Sekaligus menjaga kearifan lokal serta mempertahankan karakter bangsa Indonesia. Apalagi Banyuwangi, yang merupakan bekas kerajaan Blambangan, juga memiliki garis silsilah yang menyambung ke kerajaan Majapahit, Mataram Islam hingga Mataram kuno. (*)