TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengukuhkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai teladan kinerja pemerintahan yang menginspirasi, dalam Rapat Kerja (Raker) BPKP 2023. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memuji kemajuan yang diraih Banyuwangi sebagai hasil langsung dari kinerja birokrasi yang luar biasa.

Raker tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia dan jajaran BPKP pusat.

Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan alasan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi Raker, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menyaksikan secara langsung kemajuan yang telah dicapai oleh daerah ini.

Ateh mengakui bahwa kemajuan Banyuwangi tidak terlepas dari kinerja birokrasi yang memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan daerah.

"Saya turut menyaksikan perjalanan kemajuan Banyuwangi yang dimulai sejak tahun 2011. Di bawah kepemimpinan yang baik dan komitmen birokrasinya, perencanaan pembangunan yang disusun satu persatu berhasil diwujudkan dengan baik dan terus terjaga saat ini," ujar Ateh.

Ateh menyoroti kekompakan birokrasi Banyuwangi dalam melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah, baik dalam penanganan kemiskinan, pengembangan sektor pariwisata, maupun program-program lainnya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. (Foto: Laila Yasmin/TIMES Indonesia)

"Menurut kami, di sini semuanya saling kolaborasi ada cross cutting anggaran. Antar dinas dan bagian bekerja sebagai superteam, tidak hanya mementingkan dinasnya saja tapi tujuan utamanya adalah kemajuan daerah. Makanya semua saya ajak kesini untuk belajar," jelasnya.

Ateh juga mengajak para Kepala Kantor Perwakilan Wilayah untuk lebih dari sekadar fokus melakukan audit, tetapi memberi masukan pada pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing agar kinerja birokrasi dapat memberikan dampak positif pada kemajuan daerah.

Sebelumnya, peserta Raker BPKP telah bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata. Ipuk mengungkapkan bahwa budaya kerja yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya terus dipertahankan, dengan program-program prioritas "dikeroyok" bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hasil yang optimal.

"Seperti yang Pak Ateh sebut tentang cross cutting di sini terus kami lakukan. Bahkan kami juga menggelar 'weekly performance' rakor mingguan yang diikuti seluruh kepala OPD. Di sana, masalah kita floor-kan di forum. Harapannya, semua bisa tahu permasalahan yang tengah ada serta urgenitasnya, solusi bisa didapatkan dari hasil diskusi bersama," kata Ipuk, Jumat (8/12/2023).

Ipuk juga mencatat sejumlah capaian signifikan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti penurunan angka kemiskinan dari 8,07 persen pada tahun 2021 menjadi 7,34 persen pada tahun 2023.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi juga mencapai Rp 93,29 triliun pada 2022, meningkat 8,6% dari tahun sebelumnya, sementara pendapatan per kapita tahu 2022 meningkat menjadi Rp 53,87 juta per orang per tahun.

"Semuanya berkat kekompakkan semua elemen birokrasi dan adanya peran serta aktif masyarakat Banyuwangi dalam memajukan daerah," pungkas Ipuk. (d)