TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi, Jawa Timur, Rudi Hartono Latief, angkat bicara mengenai wacana penyusunan Dana Abadi Daerah (DAD) yang diproyeksikan berasal dari penjualan saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Kepada TIMES Indonesia, dia mengaku sangat mendukung statemen yang dilontarkan oleh anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni, SH, terkait pentingnya kehati-hatian dalam proses penyusunan DAD. Namun, Rudi berharap agar Zamroni sebagai anggota dewan tidak hanya berhenti pada statemen.

“Sebagai salah satu anggota dewan, beliau selayaknya bisa menindaklanjuti dengan aksi nyata melalui hak dan kewenangannya," ujar Rudi, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tidak terburu-buru atau lebih mengedepankan sikap kehati-hatian dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) tentang DAD.

Usulan Gelar Public Hearing dan Konsultasi Publik

Dalam keterangannya, Rudi Hartono Latief mengusulkan agar proses penyusunan regulasi DAD dilakukan secara transparan dan melibatkan publik.

“Alangkah idealnya jika DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna dalam rangka public hearing tentang DAD,” usulnya.

Jika hal itu bisa dilakukan, dia meminta agar jadwal rapat diumumkan melalui media, sekaligus sebagai undangan terbuka bagi publik. Bupati atau perwakilan Pemkab Banyuwangi harus diberi ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan latar belakang dan situasi riil kekinian, tantangan masa depan, konsepsi DAD, tentang urgensi pengalokasian dan lainnya.

“Berbagai hal teknis terkait lainnya disampaikan sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, dan apa adanya,” ungkap Rudi, sapaan akrabnya.

Bahkan, Rudi menyarankan agar saat digelar rapat paripurna tentang DAD, diluar ruangan disediakan layar lebar dan soundsystem sehingga publik dapat dengan mudah turut menyimak.

Tak berhenti di situ, pria yang menjabat sebagai Sekretaris Askab PSSI Banyuwangi dan Humas Persewangi tersebut, turut mengusulkan agar DPRD Banyuwangi, juga bisa mengadakan serangkaian konsultasi publik. Agenda ini harus mengundang dan menghadirkan akademisi, praktisi, serta berbagai elemen rakyat secara lengkap.

“Bila perlu dilengkapi dengan membuka ruang terbuka untuk menerima masukan secara tertulis," tegas Rudi.

“Jika semua langkah tersebut dilakukan, pasti akan terjadi diskursus yang positif untuk menghasilkan kebijakan terbaik bagi daerah,” imbuhnya.

Sebagai informasi, DAD tersebut diproyeksikan berasal dari penjualan saham milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold TBK. Perusahaan tersebut merupakan induk dari PT Bumi Suksesindo (PT BSI), pengelola tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. (*)