TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Zamroni SH, anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan, melalui Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, untuk lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan kelayakan kapal.

“Kami tidak ingin terjadinya antrian truk muatan berat dijadikan alasan, dalih, atau pembenaran untuk memberi kelonggaran dalam pemeriksaan kelayakan kapal. Kami tidak ingin tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terulang, kami tdak ingin ada masyarakat yang menjadi korban lagi,” katanya, Jumat (18/7/2025).

Seperti diketahui, sejak Rabu, 16 Juli 2025, atau sudah tiga hari ini, antrian truk muatan berat terjadi di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Kondisi tersebut berlaku lantaran hanya ada 2 dari 17 kapal pengangkut kendaraan muatan berat yang bisa beroperasi.

Sedang 15 kapal lainnya, yang mayoritas kapal eks Landing Craft Tank (LCT) yang biasanya melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dinyatakan tidak layak layar oleh KSOP Kelas III Tanjung Wangi. Sesuai surat nomor : AL.202/125/KSOP.TG.WI/2025, tertanggal 14 Juli 2025, kapal-kapal tersebut butuh perbaikan serta memenuhi seluruh rekomendasi dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ulang.

Pembatalan keberangkatan 15 kapal eks LCT ini merupakan hasil pemeriksaan tim Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang dilakukan pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pada Rabu malam, 2 Juli 2025 lalu.

Hingga hari ini, Jumat (18/7/2025), ada 9 kapal pengangkut kendaraan muatan berat yang sudah bisa beroperasi. Meski begitu, antrian panjang masih tetap terjadi di pelabuhan penghubung pulau Jawa dan Bali tersebut.

“Sekali lagi kami meminta KSOP Tanjung Wangi tetap melakukan pemeriksaan dengan teliti, pastikan kapal benar-benar layak berlayar. Utamakan faktor keselamatan dan kemanusiaan,” cetus Zamroni.

Antrian kendaraan muatan berat yang hendak menyeberang ke pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. (Foto : Dokumentasi TIMES Indonesia)

Jika antrian panjang kendaraan muatan berat masih juga terjadi, lanjutnya, mungkin bisa mendatangkan kapal bantuan. Yang berukuran besar dan kondisi layak layar guna membantu mempercepat proses pengangkutan kendaraan muatan berat dari Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali (Ketapang-Gilimanuk) dan sebaliknya.

“Atau pemerintah bisa mendatangkan kapal-kapal dengan kualitas lebih baik untuk menggantikan kapal yang sudah kurang layak. Kami bukan menuntut yang berlebihan, namun semua demi meningkatkan faktor keselamatan pelayaran Ketapang-Gilimanuk,” urai Zamroni.

Tak berhenti disitu, anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, juga berharap ada perhatian terhadap nasib penumpang korban tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, yang tidak tercatat dalam data manifest.

“Kami harap ada kebijaksanaan. Karena tidak tercatat dalam data manifest itu bukan salah para korban, mereka masyarakat awam,” papar Zamroni. (*)