TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI –  Analis Keuangan Publik dari Young Accountability Action Center (YAAC), Nizar, menyebut bahwa saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (PT MCG), bisa menjadi aset andalan masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. 

“Biar tahu kalau Banyuwangi punya aset yang begitu besar (saham PT Merdeka Copper Gold),” katanya.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Analis Keuangan Publik dari Young Accountability Action Center (YAAC) tersebut saat menghadiri rapat dengar pendapat bertajuk ‘Pengelolaan Saham Pemerintah Daerah di PT Merdeka Copper Gold Tbk’, yang digelar DPRD Banyuwangi, Rabu (5/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto SH, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah SPd, MM. Ikut hadir Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono, MSi, Kepala BPKAD Cahyanto Hendri Wahyudi, serta sejumlah anggota dewan lintas fraksi, dan perwakilan SKPD terkait.

Dihadapan para wakil rakyat, Nizar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, memiliki saham publik sebanyak 973.250.000 lembar saham di PT MCG. Dengan harga pasar saat ini, nilai saham tersebut diperkirakan mencapai Rp2,2-2,3 triliun.

Nizar sengaja menghadiri forum wakil rakyat itu menyusul adanya rencana Pemkab Banyuwangi, membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) melalui penjualan saham di PT MCG. Untuk diketahui, PT MCG adalah induk perusahaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu, di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Suasana rapat hearing DPRD Banyuwangi terkait Pengelolaan Saham Pemerintah Daerah di PT Merdeka Copper Gold.  (Foto: Fazar Dimas/TIMES Indonesia). 

Dia menyebutkan, divestasi saham yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi pada tahun 2020, dinilai kurang berhasil. 

“Justifikasi analisis kami itu ada kerugian dari kesalahan pengambil keputusan,” ungkapnya. 

Tidak berhenti disitu, Nizar turut mengkritisi rencana pembentukan DAD oleh Pemkab Banyuwangi. Menurutnya, pilihan instrumen investasi seperti SPN, deposito, dan obligasi hanya memberikan imbal hasil kecil yang tidak mampu menandingi inflasi.

“Ada instrumen investasi yang dipilih yaitu SPN, deposito, obligasi. Returnnya kecil sekali. Sekitar 6 persen, Ada deposito 3 persen. Kemudian coba saya justifikasi menggunakan data, menggunakan data inflasi terbaru yaitu 2,86 persen headline inflation. Nggak dapet apa-apa kita. Saya spike inflasi ke 6 persen, malah minus,” jelasnya. 

Sebagai solusi, Nizar menyarankan agar Pemkab Banyuwangi membentuk Badan Pengelola Investasi Daerah (BPID) yang berfungsi mengelola dan mengembangkan aset saham daerah secara lebih profesional.

“BPID nanti bisa jadi Sovereign Wealth Fund, itu saya kira,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono MSi menyampaikan terimakasih atas saran dan masukkan yang diberikan. Menurutnya hal ini bisa menjadi suatu evaluasi terhadap divestasi saham yang ada di Banyuwangi. 

“Banyak hal hikmah yang kami ambil, sehingga harapan kami nanti minta saran masukan mungkin pendapat bagaimana saham kita ini misalkan nanti benar-benar nanti akan dijual,” kata Mujiono. (*)