TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Michael Edy Hariyanto, SH MH, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, puji kepemimpinan Gubernur Jawa Timur (Gubernur Jatim), Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, kolaborasi Khofifah bersama Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Dardak, selama 2 periode mampu menelurkan program-program yang pro rakyat, humanis, religius dan berkemajuan.

“Sudah terbukti, dengan pengalaman yang dimiliki, Bu Khofifah mampu membawa Jawa Timur terus berkemajuan,” katanya, Rabu (27/8/2025).

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini menyebutkan bahwa Khofifah memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat. Maka tak heran, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU untuk masa khidmat 2025-2030 itu selalu memprioritaskan program yang mengedepankan kemajuan dan peningkatan perekonomian Wong Cilik.

Misal, tentang program pemberdayaan UMKM, sektor pariwisata dan pendidikan. Termasuk dengan memberikan respon cepat setiap kali warga melaporkan adanya infrastuktur jalan rusak.

Secara keseluruhan, program-program tersebut diarahkan untuk mewujudkan visi ‘Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara’. Yang bertujuan menempatkan Jawa Timur (Jatim) sebagai simpul konektivitas nasional dan pusat perdagangan, logistik, industri, serta pariwisata.

Dengan rekam jejak kinerja tersebut, Michael mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu, bergotong royong, bersama mendukung kemajuan daerah. Tentunya melalui bidang dan profesi masing-masing. Termasuk dengan bersama-sama menjaga kondusivitas daerah.

Politisi Partai Demokrat yang turut dipercaya menjadi Ketua Askab PSSI Banyuwangi ini tak lupa mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh pada isu-isu tertentu. Misal tentang adanya wacana aksi demonstrasi tanggal 3 September 2025 yang ditujukan kepada Khofifah.

“Ibu Gubernur Bu Khofifah telah mengabdikan diri dengan sangat totalitas. Menurut kami tidak ada kesalahan dari Bu Gubernur yang harus di demo, kalau mengenai korupsi dana hibah, itu sudah menjadi ranah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” beber Michael.

“Mari permasalahan tersebut kita percayakan kepada KPK. Lagi pula yang ditangkap KPK adalah anggota DPRD Jatim, bukan Gubernur,” imbuhnya.

Dia tidak menampik setiap kebijakan pemimpin, termasuk Gubernur Khofifah, selalu saja ada pro kontra. Namun yang penting menjadi catatan, masih Michael, selama memimpin Jatim, Khofifah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melanggar hukum.

Jadi, ketika ujug-ujug terdapat gerakan yang berupaya melengserkan Gubernur Jatim, patut dipertanyakan apa dasarnya. Jangan-jangan langkah itu merupakan upaya pihak tak bertanggung jawab untuk mengganggu kondusivitas Jatim.

“Saat ini perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai kondisi tersebut menjadi semakin parah,” cetus Michael.

Diakui, aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang. Dan aspirasi menuntut penurunan tarif pajak mobil dan motor itu sah-sah saja.

“Tapi menyampaikan aspirasi kan tidak harus dengan memaksa. Dan kebijakan tarif pajak mobil dan motor itu apakah hanya di Jatim saja, itu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” ulas Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH MH. (*)