TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhi sanksi pemberhentian terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ucap Ketua DKPP Heddy Lukito saat membacakan putusan pada Rabu (3/7/2024) kemarin.

Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPU RI sejak keputusan tersebut dibacakan. “Terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy saat pembacaan putusan.

Seperti diketahui sebelumnya, pengadu dengan inisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda mengajukan aduannya kepada DKPP atas tindakan pelecehan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Setelah dipelajari, aduan tersebut membuktikan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu CAT. Setelah putusan ini dibacakan, DKPP meminta Bawaslu mengawali proses ini.

“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” demikian poin keempat putusan tersebut.

Lantas, Siapakah Hasyim Asy'ari?

Dilansir dari lama KPU, Hasyim Asy'ari merupakan Ketua KPU RI periode 2022-2027. Pria kelahiran Pati, 3 Maret 1973 sebelumnya sudah menjabat sebagai anggota KPU pada periode 2017-2022.

Hasyim yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah sejak 1998 sudah aktif menulis dan sudah menghasilkan puluhan karyanya seperti buku, publikasi tulisan dan laporan penelitian.

Pria yang menyelesaikan Ph.D bidang Sosiologi Politik di University of Malaya, Malaysia dan Magister Sains di Universitas Gadjah Mada (UGM) pernah aktif di beberapa organisasi seperti GP Ansor, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan PMII.

Hasyim yang menghabiskan waktu sebagai Dosen di Undip Semarang diketahui memiliki total kekayaan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 sebesar Rp9.596.000.000.

Kekayaan Hasyim Asy'ari meliputi sejumlah bidang tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp7.300.000.000,  alat transportasi mencapai Rp324.000.000, dan harta bergerak lainnya mencapai Rp870.000.000 serta kas dan setara kas Rp1.102.000.000. (*)