TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya aman, berkelanjutan, dan terukur.

“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) di Jakarta, Selasa (13/1/2026). Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung sekitar 82 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menurut Airlangga, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian. Model operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibayar di awal dinilai memberikan arus kas yang kuat dan stabil bagi pelaksana, sekaligus mendorong investasi lokal dan usaha kecil.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya. Ia mencontohkan partisipasi masyarakat di Lamongan yang bergotong royong membangun usaha SPPG.

Dari total anggaran Rp335 triliun, setiap kuartal diperkirakan menyalurkan hampir Rp80 triliun ke tingkat akar rumput. Nilai ini melampaui stimulus kuartal pertama tahun sebelumnya yang sekitar Rp37 triliun. “Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambah Airlangga.

Penyaluran dana besar secara langsung ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Program MBG juga diproyeksikan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja.

Airlangga menghitung kontribusi MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap dapat memberikan tambahan sekitar tiga persen bagi perekonomian nasional pada 2026. “Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya. (*)