TIMES BANYUWANGI, SAMARINDA – Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami masih tersedia," kata Onesimus, Sabtu (8/2/2025). Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target prioritas, tetapi ini tidak berarti pembangunan IKN akan terhenti. "Pekerjaan tetap berjalan dengan anggaran yang minim," tambahnya.

Komitmen Lingkungan dan Investasi

Onesimus menegaskan bahwa seluruh proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan dengan baik dan terus dipantau. "Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya. kata dia.

Dia juga menyebutkan komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sebesar Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku. Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, fokus pada pembangunan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya.

Peran Investasi dan Dukungan Internasional

Onesimus menyoroti bahwa anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi. Beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN antara lain Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.

"Investasi tetap berjalan. Ini bukan hanya soal APBN," kata Onesimus. Dia berharap semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, termasuk Australia yang akan membangun sekolah internasional di sana.

Kunjungan Kedutaan Besar dan Badan Keuangan Dunia

Onesimus juga menyebutkan bahwa Kedutaan Besar dan badan keuangan dunia akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership. "Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," harapnya.

Visi Masa Depan

Onesimus memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana, dengan dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat. "Kami akan terus bekerja untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan," kata dia.

Target Pemindahan Ibu Kota

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. 

Saat ini tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan. "Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu. (*)