TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Skandal dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) mencuat di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito mengaku pihaknya menerima laporan dari sejumlah warga atas dugaan pengkondisian dan pemotongan dana bantuan yang seharusnya diterima secara utuh oleh masyarakat miskin.

Tidak hanya itu, warga penerima manfaat juga dipaksa menyerahkan ATM, amplop berisi PIN, dan KTP kepada pihak desa.

“Warga ketakutan melapor ke saya. Malamnya mereka mendapat imbauan untuk datang ke kantor desa membawa ATM dan PIN. Di sana mereka diintimidasi selama dua jam lebih,” ujar Suwito, Selasa, (11/11/2025).  

Menurutnya, selama pertemuan di kantor desa, warga ditekan agar tidak mengambil sendiri dana bansos lewat ATM. Pihak desa mengancam akan mencoret nama mereka dari daftar penerima bantuan jika tidak mematuhi perintah tersebut.

Lebih mencengangkan, Suwito menyebut sekitar 200 ATM warga disita, amplop berisi PIN disobek, lalu kartu digesek langsung oleh aparat desa di hadapan pemiliknya. Dari total bantuan Rp1,6 juta, Rp600 ribu dipotong dengan alasan wajib dibelanjakan beras di BUMDes.

“Dari uang yang seharusnya diterima utuh Rp 1,6 juta, Rp 600 ribu diwajibkan untuk membeli beras ke BUMDes,” ungkapnya. 

Beras yang dijual pun disebut tanpa merek dan berwarna kekuningan. Dari transaksi itu, pihak desa diduga meraup keuntungan puluhan juta rupiah.

Suwito menegaskan, bahwa  masyarakat berhak menentukan sendiri pembelanjaannya. Akan tetapi uangnya dipaksa digunakan untuk beli beras ke BUMDes seharga Rp15 ribu per kilo. Setelah pihaknya telusuri, harga pasarnya di bawah Rp10 ribu. 

“Kepala desa tahu dan bahkan menyinggung soal ‘jasa’ dirinya sehingga warga bisa mendapat bantuan. Ini jelas pelanggaran dan akan kami proses secara hukum,” tegasnya.

Politisi Gerindra itu menilai praktik semacam ini mencoreng reputasi Banyuwangi yang selama ini menjadi wilayah percontohan penyaluran bansos nasional. Suwito meminta agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan menindak tegas oknum yang terlibat.

Dia menambahkan, masyarakat seharusnya diberi kebebasan memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan misalnya untuk membeli lauk-pauk, bukan dipaksa membeli beras yang mutunya diragukan.

“Banyak warga sudah punya beras dari hasil panen sendiri. Mereka butuh uang bansos itu untuk beli lauk seperti telur, ikan, atau daging. Jangan dipaksa beli beras,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito. (*)