TIMES BANYUWANGI, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucapnya. (*)