TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus memperkuat pengawasan lingkungan di kawasan lereng Gunung Ijen guna mencegah potensi bencana di wilayah hilir, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pengelolaan lahan di sekitar kaki gunung.

Saat ini, terdapat sejumlah aktivitas di kawasan tersebut, di antaranya pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PT Medco Energy Geothermal, serta kegiatan perkebunan yang dikelola PT Kalibendo, PT Bumisari, dan PT Lidjen.

Seluruh kegiatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa menjaga ekosistem Geopark Ijen menjadi prioritas utama di tengah berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan hulu sungai yang mengalir hingga ke wilayah perkotaan Banyuwangi dan sekitarnya.

Karena itu, komunikasi intensif terus dilakukan Pemkab Banyuwangi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan, Perhutani, hingga instansi terkait lainnya.

“Kami terus mengawasi titik-titik yang dibangun SUTT itu apakah rawan banjir, longsor, dan sebagainya. Maka kami lakukan komunikasi dan ternyata perusahaan dan Perhutani atau taman nasional sendiri memastikan bahwa wilayah itu aman,” kata Ipuk, Senin (15/12/2025).

Selain memastikan keamanan titik pembangunan, Pemkab Banyuwangi juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas industri panas bumi. Langkah ini dilakukan agar setiap perubahan kondisi lingkungan dapat terdeteksi sejak dini.

“Kami tetap lakukan pengawasan bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk memastikan pembangunan itu tidak berdampak pada kondisi di bawah,” tutur Ipuk.

Tak hanya itu, persoalan pengelolaan lahan di lereng Gunung Ijen, juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Orang nomor wahid di Bumi Blambangan itu menyebut, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) kerap mengajukan perubahan jenis tanaman di kawasan tersebut. Namun, pemerintah daerah tidak memberikan izin tersebut.

“Memang kadang-kadang perusahaan itu ada yang patuh, ada yang enggak. Jadi kami terus melakukan pengawasan, dan kemarin sempat ada hearing di DPRD itu bagian dari pengawasan kami. Kewenangan kabupaten terbatas, jadi kami juga berkoordinasi dengan provinsi,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Banyuwangi mendorong penyesuaian pengelolaan lahan, termasuk penanaman kembali vegetasi penyangga atau tanaman keras.

Keberadaan tanaman penyangga, dinilai penting untuk menjaga kontur tanah, menahan erosi, serta mengatur aliran air agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi wilayah di bawahnya.

“Jika memang akan dilakukan perubahan jenis tanaman, maka harus disertai dengan penanaman tanaman penyangga berupa tanaman keras. Itu penting untuk menjaga kontur tanah,” tutup Ipuk. (*)