TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT), Jalan Mangkunegoro, Surabaya, Jawa Timur, sayangkap tindakan WH, mantan anggota Majelis Besar. Dia disinyalir masih menggunakan atribut GPT, seperti logo, kop surat, stempel dan lainnya dalam setiap kegiatan.

Tindakan tersebut dinilai kurang etis dan berpotensi merugikan GPT secara kelembagaan. Dan tidak menutup kemungkinan bisa mencoreng nama baik personal anggota lain. Juga dikhawatirkan akan merugikan jemaat.

Penasehat hukum Sinode GPT, Ramli Simangunsong, SH menyampaikan, apa yang dilakukan WH, saat ini cukup meresahkan dikalangan anggota Majelis Besar. Untuk itu, sebagai langkah awal, kini pihaknya akan melayangkan surat peringatan kepadan yang bersangkutan.

"Kami ingatkan dulu, namun jika hal tersebut tidak di indahkan, terpaksa kami akan menempuh jalur hukum," katanya, Sabtu (28/1/2023).

WH yang diduga masih menggunakan atribut Sinode GPT, masih Ramli, dianggap telah merugikan kelembagaan. Baik secara materiil maupun imateriil. Terlebih terkait keanggotaan yang sudah tidak aktif, telah dijabarkan dalam keputusan pengurus.

Untuk itu, sebagai upaya menjunjung tinggi rasa kekeluargaan serta asas praduga tak bersalah, langkah mengingatkan dengan mengirimkan surat klarifikasi dinilai sangat manusiawi. Apalagi keputusan tersebut memang telah sesuai hasil rapat koordinasi Sinode GPT dengan semua departemen dan biro hukum.

"Karena keanggotaan yang sudah tidak aktif sudah tertera dalam keputusan pengurus. Namun jika terdapat anggota yang tidak sejalan, maka diambil langkah sesuai dengan AD/ART," beber Ramli.

Selama ini, Sinode GPT Surabaya, bersama anggota Majelis Besar sebanyak 804 orang, senantiasa memberikan bimbingan kearah kehidupan sempurna. Dan sebagai bagian dari elemen masyarakat, Sinode GPT Surabaya, juga terus berusaha maksimal meminimalisir hal-hal yang bisa merugikan dan mencoreng nama baik.

"Ini adalah langkah untuk mencegah kemungkinan terburuk yang bisa  merugikan masyarakat umum, jemaat dan anggota Mejelis Besar Sinode GPT," tandasnya.

Dijelaskan, kasus ini bermula dari ulah WH, mantan anggota Majelis Besar Sinode GPT Surabaya. Meski sudah tidak tercatat sebagai anggota dan menyatakan keluar, disinyalir dia masih saja menggunakan atribut kelembagaan.

Meskipun telah dicopot dari gelar kependetaan, WH disebut masih saja melakukan aktivitas selayak masih menjadi anggota Majelis Besar Sinode GPT Surabaya. Baik ketika beraktivitas di dalam maupun di luar gereja.

Apa yang dilakoni WH, diduga sangat berpotensi merugikan jemaat. Misalnya, petikan nikah berpotensi tidak sah. Begitu pula surat baptisan. Tuntunan rohani pun akan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan tetap menggunakan yang bukan haknya, semisal membuat surat tanpa dasar yang sah, menggunakan surat tersebut seolah-olah asli, hal itu berpotensi memunculkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat," cetus penasehat hukum Sinode GPT Surabaya, Ramli Simangunsong, SH.

"Juga kami patut menduga bahwa WH telah memberikan keterangan palsu tentang aset GPT (Gereja Pantekosta Tabernakel), yaitu tanah. Legalitas tanah tersebut patut diragukan, di mana sekarang berdiri sebuah bangunan gereja," imbuhnya. (*)