banyuwangi – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan kunjungan lapangan ke SDN 3 Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Sabtu (9/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, para aktivis mahasiswa menyoroti kondisi sarana dan prasarana serta kekurangan tenaga pendidik yang dinilai cukup memprihatinkan.

Hasil tinjau lapang menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan yang nyata. GMNI menilai kondisi tersebut berpotensi besar menghambat kualitas proses belajar mengajar bagi siswa di SDN 3 Ketapang.

Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Riyan Bachtiar, mengungkapkan bahwa minimnya tenaga pendidik menjadi persoalan krusial. Terbatasnya jumlah guru mengakibatkan beban mengajar menjadi tidak seimbang, sehingga efektivitas pembelajaran tidak maksimal.

“Kami melihat langsung bagaimana kondisi sekolah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, sehingga fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai harus menjadi prioritas,” tegas Riyan, Senin (11/5/2026).

Baca juga

Tulip Psikologi Bekali Guru Banyuwangi Tangani Siswa Tantrum dan Wujudkan Kelas Inklusif

Selain masalah SDM, GMNI Banyuwangi, juga menyoroti infrastruktur bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di berbagai titik. Sejumlah ruang kelas ditemukan mengalami retak dinding, plafon rusak, hingga fasilitas belajar yang sudah tidak layak pakai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kenyamanan siswa saat mengikuti kegiatan belajar.

Senada dengan Riyan, Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTAG 45 GMNI Banyuwangi, Mohamad Fahat, menilai ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan nyata di Bumi Blambangan. Dia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, untuk segera mengambil langkah konkret.

“Perlu adanya penambahan tenaga guru, perbaikan infrastruktur, serta pengawasan ketat terhadap pemerataan kualitas pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya fokus pada administratif, tapi harus melihat fakta riil di lapangan,” ujar Fahat.

Tak hanya soal infrastruktur, GMNI Banyuwangi juga memberikan catatan kritis kepada Dispendik Banyuwangi, terkait beban biaya wali murid. Mereka meminta agar dinas memastikan tidak ada lagi pungutan yang memberatkan, seperti biaya LKS maupun uang kenang-kenangan yang kerap muncul menjelang momen kelulusan SD dan SMP.

Baca juga

Pernah Putus Sekolah, Tiga Anak Banyuwangi Ini Berhasil Bangkit Berkat Sekolah Rakyat

DPC GMNI Banyuwangi menegaskan akan terus mengawal isu ini demi terciptanya akses pendidikan yang adil dan layak bagi seluruh masyarakat di Banyuwangi. (*)