BANYUWANGI – Merespons maraknya keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan, anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Zamroni, SH, mengambil langkah konkret. Dia resmi membuka Call Center pengaduan bagi warga yang menemukan atau menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.

Langkah berani ini diambil menyusul derasnya laporan terkait indikasi komersialisasi pendidikan. Salah satu yang paling disorot adalah praktik jual beli atribut dan seragam yang marak terjadi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Banyuwangi.

Untuk memaksimalkan fungsi pengaduan, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Banyuwangi tersebut tidak tanggung-tanggung. Dia langsung memasang nomor telepon dan WhatsApp (WA) pribadinya di 0813-4204-8716 sebagai saluran utama pengaduan.

Zamroni menegaskan, penyediaan nomor pribadi ini merupakan bentuk totalitas pengabdiannya kepada konstituen. Hal ini sekaligus menjadi bukti keseriusannya dalam mengawal hak dasar masyarakat Bumi Blambangan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkeadilan.

“Kita harus mendukung program pemerintah dalam mensukseskan program pendidikan nasional. Jika kita ingin mendorong percepatan pembangunan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat, kuncinya kita harus mencerdaskan seluruh anak bangsa melalui pendidikan,” kata Zamroni, Jumat (5/6/2026).

Baca juga

Gelar Kuliah Internasional, UI Cordoba Banyuwangi Hadirkan Pakar dari AS dan Malaysia Kupas Tuntas AI

Call Center ini lahir dari keprihatinan mendalam atas karut-marut proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Praktik bisnis seragam sekolah tersebut dinilai mencederai rasa kemanusiaan karena diduga kuat turut menyasar para siswa yang masuk melalui jalur afirmasi. Padahal, jalur tersebut secara regulasi dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga ekonomi tidak mampu atau warga miskin.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Untuk makan saja mereka sulit, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu seperti saat ini,” ujar legislator asal Partai NasDem ini dengan nada prihatin.

Zamroni menambahkan, keterbatasan ekonomi sering kali membuat wali murid dari kalangan bawah berada dalam posisi yang terjepit dan tidak memiliki pilihan.

“Mereka itu sangat ingin menyekolahkan anaknya. Walau ekonominya kurang beruntung, dipungut biaya apa saja oleh sekolah pasti akan diusahakan dibayar. Berhutang pun akan mereka lakukan, demi melihat anaknya bisa sekolah dan berpendidikan,” jabarnya.

Baca juga

Dugaan Komersialisasi Sekolah Masih Marak di Banyuwangi

Melalui saluran pengaduan ini, Zamroni berpesan kepada seluruh warga Banyuwangi agar tidak takut bersuara. Jika merasa menjadi korban intimidasi, korban jual beli atribut, atau mendapati praktik pungli di sekolah, masyarakat diminta segera melapor ke nomor yang telah disediakan.

Politisi ini juga memberikan jaminan penuh bahwa dirinya akan mengawal langsung setiap laporan yang masuk.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami berkomitmen penuh untuk memperjuangkan nasib para pelapor, dan kami jamin identitas serta keamanan pelapor akan dirahasiakan rapat-rapat,” tegas Zamroni. (*)