TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Program Sekolah Rakyat (SR) inisiasi Presiden Prabowo Subianto di Banyuwangi, dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni pada pertengahan Juli 2025, meski menghadapi kekurangan siswa pada Rombongan Belajar (Rombel) jenjang SD.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, mengatakan bahwa meski menghadapi kendala dalam pemenuhan Rombel SD, kesiapan fasilitas dan tenaga pendidik telah rampung.
“Rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai pada 14 Juli 2025. Tapi kita gak ngerti maju mundurnya, tidak tahu nanti ada perubahan apa tidak dari Kemensos,” kata Henik, Henik (20/6/2025).
Henik menjelaskan, seluruh Rombel untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, masing-masing dua Rombel dengan kapasitas maksimal 25 siswa per Rombel.
Namun, jumlah siswa untuk Rombel SD belum memenuhi kuota minimum. Menurut Henik, hal ini dikarenakan salah satunya keberatan orang tua terhadap sistem asrama (boarding) yang diterapkan.
“Memang orang tua tidak ikhlas sepertinya. Jadi, kita kesulitan mencari keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya di boarding,” ujarnya.
Dikatakan Henik, siswa SD yang diterima tidak harus duduk di kelas satu, melainkan bisa dari kelas III atau IV dan akan digabung dalam satu Rombel.
Dari 17 anak yang sempat mendaftar di jenjang SD, kini terdapat 3 siswa yang dipastikan siap mengikuti pendidikan yang sepenuhnya gratis itu.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi kuota minimal 25 siswa.
Henik mengungkapkan bahwa kesulitan dalam pemenuhan Rombel SD, tidak hanya terjadi di Banyuwangi, melainkan juga menjadi kendala nasional. Beberapa daerah bahkan membatalkan pembukaan rombel SD karena minimnya siswa.
Sementara itu, kesiapan sarana prasarana SR di Gedung Diklat Licin terus dipacu. Henik menyebut, gedung akan siap 100 persen saat waktu pelaksanaan tiba.
“Pada prinsipnya Gedung Diklat Licin ready, tinggal moles dikit,” cetusnya.
Di sisi lain, rekrutmen tenaga pengajar telah selesai. Hanya saja posisi juru masak dan wali asrama yang belum terisi karena keterbatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Blambangan. (*)
Pewarta | : Syamsul Arifin |
Editor | : Ferry Agusta Satrio |