Bahkan sejarah Gerakan 10 November yang sering dikenal dengan Hari pahlawan, berawal dari perintah mbah Hasyim sebagai pendiri NU, meminta pada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berjuang melawan Belanda yang lebih dikenal dengan Resolusi Jihad (Perintah Mbah Hasyim pada umat Islam untuk Berjihad Mengusir Belanda).

Dengan Seruan Resolusi Jihad seluruh umat Islam bersatu padu melawan penjajah  Belanda hingga akhirnya Kota Surabaya bisa kita kuasai, Belanda hengkang dari Indonesia. Demikian juga menjelang kemerdekaan tepatnya ketika akan menyiapkan kemerdekaan Bung Karno melibatkan kyai dan ulama merumuskan Pancasila dan UUD 1945. 

Dari gambaran di atas, Kiai dan politik telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keikutsertaan Kiai dalam berpolitik bukan haram apalagi salah. Kiai yang berpolitik bukan berarti intervensi kekuasaan atau meninggalkan fungsi utamanya sebagai guru masyarakat dalam bidang agama. Kiai yang memiliki kans politik tetap dalam jalur perjuangan menegakkan amar makruf nahi mungkar.

Karena ketika dakwah bil hikmah wal mau’idlotil hasanah (berdakwah dengan ceramah kebaikan) dianggap kurang kuat di zaman modern, maka dakwah dengan kekuasaan menjadi solusi untuk menebar kebaikan dan menegakkan keadilan. Artinya ketika seorang Kiai atau Gus yang merasa mampu untuk berkompetisi dalam politik dan bisa menjadi solusi masalah masyarakat dan bangsa, kenapa dianggap salah ketika ikut dalam politik.

Dalam politik perlu orang yang berintegritas, berkeyakinan teguh, kuat mental dan pejuang. Dunia modern telah memperlihatkan politik sebagai komoditas atau barang dagangan, sementara pemimpin Bupati/gubernur yang tidak memiliki integritas menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Maka hadirnya Kiai/Gus dalam politik adalah solusi untuk memperbaiki citra buruk birokrasi dan sebuah solusi untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. 

Kalau kita melihat dinamika politik di luar negeri, mulai dari India, Iran, dan negara negara Eropa, hampir seluruh proses politik melibatkan tokoh agama dalam politik, bahkan ada tokoh agama menjadi Presiden atau Gubernur. Maka saatnya kita berfikir maju dan cerdas untuk tidak skeptis terhadap Kiai/Gus yang ikut kompetisi politik. 

Kehebatan seorang pejabat politik bukan karena sudah pernah menjabat, tetapi integritas dan semangat untuk berjuang yang akan mempengaruhi gaya dan suksesnya dia memimpin. Bahkan calon pemimpin yang pernah menjabat masyarakat akan bisa melihat apa yang pernah dilakukan itu setulus hati atau sekedar basa-basi!

Politik adalah perbuatan, maka lihat dan nilai apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan apa tidak. Politik adalah pengabdian, apakah dia mengabdi setulus hati  atau masih mencari pengembalian !! Mewaspadai politik pencitraan sangat penting agar kita tidak memilih pemimpin yang salah. 

Catatan sederhana ini untuk memberikan pencerahan, ketika hak politik rakyat termasuk Kiai dan Gus dipandang sebelah mata, ternyata negeri ini bisa merdeka dan exis hingga sekarang selalu ada campur tangan Kiai/Gus di dalamnya. (*)

***

*) Oleh : HM Basori M.Si, Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocasy.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.